Perekaman KTP elektronik untuk 11 kabupaten di Papua  yang menggelar pilkada tahun depan masih belum tuntas. Kondisi ini dapat menghambat partisipasi warga dan kandidat kepala daerah yang menggunakan jalur independen. Hal ini disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua …

Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji kembali rencana pelaksanaan pilkada secara tidak langsung. Menurut rencana, hanya daerah rawan konflik yang mekanisme pemilihannya dilakukan oleh DPRD. Sementara itu, sejumlah fraksi DPR dan elemen masyarakat menolak rencana tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian …

Masih banyak opsi untuk menurunkan biaya politik yang harus dikeluarkan calon pemimpin daerah saat pemilihan kepala daerah tanpa harus mengubah mekanisme pemilihan menjadi kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan mekanisme justru berpotensi membuat biaya politik semakin tinggi. Ditambah …

Komisi Pemilihan Umum merekomendasikan sistem rekapitulasi elektronik sebagai dasar penetapan hasil pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden-wakil presiden mulai 2024, menggantikan cara manual yang berlaku selama ini. Untuk 270 pemilihan umum kepala daerah serentak di 2020, penerapan rekapitulasi elektronik …

Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Evaluasi tersebut nantinya termasuk juga mempertimbangkan rekomendasi Komisi Pemilihan Umum untuk mengganti rekapitulasi suara manual dengan rekapitulasi elektronik. ”Kita ingin …

Keinginan Komisi Pemilihan Umum untuk melarang mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan kepala daerah menemui ganjalan. Komisi II DPR menolak norma itu masuk di Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan karena larangan tak diatur di undang-undang. Namun, penolakan ini bakal …

Kekhawatiran adanya kesulitan diperkirakan dialami sebagian kepala daerah yang akan terpilih saat Pilkada 2020. Masa jabatan yang relatif singkat karena kurang dari lima tahun berpotensi menjadi kendala bagi mereka memenuhi program sesuai janji kampanye. Hal ini menyusul tak satu pun …

Langkah cepat guna merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai perlu segera dilakukan. Tanpa revisi, legitimasi Pilkada dipertaruhkan. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan DPR untuk menyelesaikannya sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Pelaksana Tugas Direktur …

Total anggaran yang disepakati 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 2020 hampir mencapai Rp 10 triliun. Padahal, prinsip efisiensi perlu selalu diutamakan untuk mewujudkan pilkada yang ideal, yakni berbiaya rendah. Hingga Selasa (5/11/2019) siang, berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum …

Sentimen personal kepala daerah dengan Komisi Pemilihan Umum disebut menjadi salah satu penyebab lambatnya penyusunan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Ini merupakan tindakan yang tidak elok dan bentuk kemunduran demokrasi. Berdasarkan catatan Komisi …