[UNDUH | Newsletter 20 Tahun Reformasi]   INDONESIA dalam 20 tahun Reformasi tentu saja disimpulkan lebih baik dibanding keadaan yang melatarbelakangi Reformasi. Enam Agenda Reformasi penting jadi rujukan untuk menjelaskan dinamika selama dua dekade. Apakah trennya terus membaik? Apa saja …

Komisi Pemilihan Umum pada 21 Mei 2018 telah menetapkan nama-nama anggota KPU Provinsi untuk periode 2018-2023. Penetapan berdasar Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 371/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2018. Berikut dokumen Keputusan KPU tersebut yang mencantumkan nama-nama anggota KPU Provinsi 2018-2023 di 16 provinsi: Pengumuman_nama_angota_KPU_Provinsi

JAKARTA, KOMPAS — Semangat reformasi 1998 tidak sebatas melawan kediktatoran Soeharto, tetapi juga membangun budaya politik baru yang berdasarkan etika kepedulian, empati, dan solidaritas agar seluruh masyarakat bisa tumbuh bersama secara egaliter. Setelah 20 tahun menerapkan sistem demokrasi, kondisi Indonesia kini …

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki dua dekade era Reformasi, sejumlah indikator menunjukkan Indonesia secara umum mengalami perbaikan pada sektor sosial, ekonomi, dan politik. Namun, kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang cenderung tetap tinggi pada dua dekade terakhir membuat Indonesia menghadapi ancaman laten terkikisnya …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu memulai penindakan terhadap dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2019 dengan melaporkan dua pengurus Partai Solidaritas Indonesia ke Mabes Polri, Kamis (17/5/2018). Partai politik peserta pemilu yang lain diingatkan untuk tidak mencoba berkampanye di luar jadwal. Dua …

JAKARTA, KOMPAS  – Dalam menghadapi Pemilu 2019, partai politik di Indonesia bisa memetik pelajaran dari pemilu Malaysia,  9 Mei lalu. Materi kampanye berbau politik identitas berkurang drastis, berganti dengan materi kampanye yang lebih substantif berupa tawaran kebijakan yang menyentuh kebutuhan …

Dari pemilu ke pemilu, persoalan dana kampanye yang tak diseriusi sudah menjadi banalitas. Isu tersebut dibicarakan banyak pihak, seperti media, pegiat, dan penyelenggara pemilu, tetapi aspek akuntabilitas dana kampanye masih menjadi ”barang yang mahal”. Pada Pilkada 2015, ada salah satu …

JAKARTA, KOMPAS – Penyelenggara Pemilu masih mengupayakan agar hak pilih sekitar 849.000 calon pemilih yang dicoret dari daftar pemilih karena belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik tetap bisa diakomodasi. Komisi Pemilihan Umum mengupayakan agar sebagian besar dari jumlah pemilih itu …

JAKARTA, KOMPAS –  Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu masih perlu bekerja keras guna meyakinkan publik bahwa kedua institusi itu bisa mempertahankan kemandirian dalam merumuskan peraturan teknis. Kedua instansi itu perlu menjawab keraguan publik dalam penyusunan peraturan teknis yang …

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum mewajibkan bakal calon anggota legislatif Pemilu 2019 mengunggah data syarat pencalonan dalam sistem informasi pencalonan atau silon. Sistem informasi ini dibutuhkan untuk mencegah potensi munculnya kegandaan pencalonan lintas daerah pemilihan ataupun lintas partai politik. …