JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Dalam Negeri membentuk tim-tim kecil di daerah untukmenelusuri calon pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el.  Langkah ini merupakan respon dari temuan  Badan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu  terkait masih banyaknya calon pemilih yang belum …

JAKARTA, KOMPAS – Penundaan proses hukum pasangan calon yang terlibat korupsi masih menuai polemik di berbagai pihak. Ada pihak yang tetap ingin menunda proses hukum pasangan calon karena proses tersebut dapat mengganggu kestabilan politik jelang pilkada. Namun, ada juga yang …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam kurun waktu lebih kurang tiga pekan sejak masa kampanye pilkada serentak 2018 dimulai, 15 Februari, menemukan indikasi 425 dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, pejabat badan usaha milik negara dan badan usaha milik …

Meski rezim Soeharto sudah tumbang, kekuasaan oligarki yang berwatak predatoris (predatory oligarchy) tetap bercokol. Oligarki—segelintir lapisan super kaya yang berkuasa—menemukan jalan untuk kembali dalam situasi politik yang berubah, yaitu mengisi perubahan institusi politik melalui partai politik, parlemen, dan desentralisasi. Itu …

Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah telah menyelesai- kan tahap pendaf- taran dan penetap- an pasangan calon, setelah terlebih dulu diperiksa pemenuhan persyaratannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini merupakan pilkada serentak yang tidak hanya …

KUPANG, KOMPAS — Sebanyak 968.643 warga Nusa Tenggara Timur hingga Kamis (8/3) belum merekam kartu tanda penduduk elektronik sebagai syarat mengikuti pemilihan kepala daerah pada 27 Juni 2018. Jumlah 968.643 warga itu selisih dari total 3.901.728 warga NTT dikurangi jumlah penduduk …

JAKARTA, KOMPAS — Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2018 cenderung tak serius melaporkan dana kampanye. Padahal, selain menciptakan kampanye yang adil, pelaporan juga mencegah korupsi politik. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu didorong menindak kandidat yang memanipulasi pelaporan …

JAKARTA, KOMPAS  – Badan Pengawas Pemilu kembali mengingatkan pengurus partai politik agar tidak memanfaatkan jeda waktu sebelum tahapan kampanye Pemilu 2019 untuk berkampanye, terlebih di media massa. Bawaslu akan menerapkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang telah  melanggar aturan tersebut. Sesuai …

JAKARTA, KOMPAS — Seperti mengulang sejarah jelang Pemilu 2014, Partai Bulan Bintang kembali ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 setelah memenangi gugatan di Badan Pengawas Pemilu. Komisi Pemilihan Umum memutuskan menerima putusan Bawaslu atas permohonan sengketa dan menetapkan PBB sebagai …

Pada Pemilu 2019, kebijakan afirmatif pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif untuk keempat kalinya akan diterapkan. Perjalanan kebijakan afirmatif tersebut telah melewati sejumlah perubahan regulasi yang menandai perkembangan keterwakilan politik perempuan. Itu dimulai dari aturan bersejarah yaitu Pasal 65 UU Nomor …