Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah pembatalan Keputusan Presiden berdasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik. Putusan PTUN Jakarta ini baik jadi evaluasi tiga lembaga …

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas caleg nomor 3 Partai Gerindra daerah pemilihan Sulawesi Selatan II Pemilu DPRD Sulsel 2019. Putusan PTUN ini membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulsel mengenai keterpilihan caleg Partai Gerindra nomor 1 Adam …

Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan partisipasi pemilu tidak inklusif. Jika sejumlah ketentuan ini tak diubah, pemilu akan terus menghasilkan pemerintahan oligarkis menyerta kebijakannya yang merusak …

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD Provinsi Pemilu 2019. Putusan final PTUN ini harus ditindaklanjuti KPU Sulsel dengan mengubah keputusan, mengganti caleg nomor 1 …

Ketentuan afirmasi perempuan dalam undang-undang pemilu penting ditambah. Capaian persentase perempuan di DPR hasil Pemilu 2019 memang tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia tapi masih belum mencapai persentase minimal 30%. Afirmasi perempuan pun jangan melupakan keterwakilan perempuan di DPRD provinsi dan …

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahulan mengenai ambang batas parlemen 4% pada 8 Juli 2020 jam 14.00 WIB. Sidang atas Perkara PUU No. 48/PUU-XVIII/2020 ini menguji Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. “Partai Politik Peserta pemilu harus …

“Sanksi yang sangat berat adalah sanksi administrasi seperti pembatalan sebagai kandidat atau pembatalan hasil pemilu. Artinya apabila dua hal ini ditegakkan maka mungkin tidak diperlukan lagi sanksi pidana.” Pernyataan itu dituliskan Topo Santoso dalam naskah pidatonya dalam Pengukuhan dirinya sebagai …

Pegiat Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengajak masyarakat sipil memantau Pilkada Serentak 2020. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017 ini, masyarakat sipil tetap penting memantu penyelenggaraan pilkada dalam pandemi. “Ayo para pemantau mendaftar!” ajak peraih …

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) bersama National Endowment for Democracy (Washington, DC) telah mengumpulkan tandatangan dukungan lebih dari 500 pemimpin politik, tokoh masyarakat, peraih hadiah Nobel dan lembaga pro-demokrasi untuk surat terbuka “A Call to Defend Democracy”. …

Rancangan Undang-undang Pemilu per 6 Juni 2020 menggunakan sistem proporsional tertutup untuk pemilu DPR dan DPRD. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang ingin menggunakan sistem penyaraan memilih nama/lambang partai politik itu. “Yang menginginkan hanya …