Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat membuat petisi penundaan pungut hitung pilkada. Dengan tajuk “Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021” dalam situs petisi change.org, para pegiat/peniliti dari organisasi pemilu dan demokrasi menolak pembuat kebijakan yang menginginkan pungut …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
Pilkada Langsung Rentan Korupsi Politik Perusakan Lingkungan?
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam buku “Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu” menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi …
Read More »Perpu Tak Jawab Semua Kebutuhan Pilkada di Tengah Wabah Corona
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 tak menjawab semua kebutuhan pilkada di tengah wabah Corona. Kewenangan paripurna Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa ini hanya menjawab dasar hukum penundaan pemungutan suara saja, dari September ke Desember 2020 atau setelahnya saat …
Read More »Perpu Pilkada Kurang Mampu Mengantisipasi Konsekuensi Teknis
Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Pemilihan waktu penundaan ini kurang mampu mengantisipasi konsekuensi teknis pada konteks pandemi Corona. “Pemungutan suara pada Desember 2020 membuat KPU …
Read More »Presiden Keluarkan Perpu Tunda Pilkada ke Desember 2020
Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Secara resmi Perpu ini disampaikan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri pada 5 Mei malam untuk menjawab kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada …
Read More »Agar Partai Buruh Meraih Kursi Parlemen
Adakah partai politik buruh di Indonesia kini? Jawabannya, ada tapi tidak ada. Ada, karena “Partai Buruh” masih tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga berbadan hukum partai politik. Tidak ada, karena kekuataannya tidak relevan untuk didaftarkan sebagai …
Read More »ARIEF BUDIMAN (SOE HOK DJIN ) | Golput “yang Benar”
Tampaknya banyak yang sepakat jika mendengar kata Golput, dalam pikiran yang cukup serius, akan teringat nama Arief Budiman. Merujuk Arief (dkk.) beserta Gerakan Golput pada Pemilu 1971 akan mengklarifikasi pikiran yang mengotori pilihan Golongan Putih. Secara genuin, Golput bermakna gerakan …
Read More »Demokratisasi Afirmasi Perempuan
Rancangan Undang-undang Pemilu (per April 2020) hasil kerja Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat sudah ada, lengkap dengan naskah akademik dan lampiran. Tak ada perubahan bentuk afirmasi perempuan dalam RUU prioritas 2020 ini. Tak bertambah, juga tak berkurang. Afirmasi perempuan dalam …
Read More »Sistem Pemilu Apa yang Lebih Signifikan Meningkatkan Keterwakilan Perempuan?
“Tak ada sistem pemilu yang paling baik, yang ada sistem pemilu yang cocok,” kurang lebih begitu banyak pemerhati sistem pemilu mengutip kesimpulan Andrew Reynolds. Cendikiawan pemilu internasional ini berpendapat, kecocokan pilihan sistem pemilu suatu negara tergantung konteks dan kebutuhan. Obsesi …
Read More »PANDU RIONO: Pilkada Akhir Tahun (2020) Ini Sulit
Pakar epidemiologi, dr. Pandu Riono, MPH, PhD, memberikan penjelasannya mengenai penyebaran virus corona (Covid-19), 19/4 pada konteks pembahasan penundaan pilkada. Pandu yang merupakan lulusan Fakultas Kedoteran Universitas Indonesia, master dari University of Pittsbrug (USA), dan PhD dari Niversity of California …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal