Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, draf revisi undang-undang pemilu telah selesai dikerjakan (16/4). Informasi ini menimbulkan banyak perhatian, salah satunya mempertanyakan pilihan sistem pemilu legislatif. Para pemerhati sistem pemilu berharap apa yang dievaluasi …

Tren turunnya kualitas demokrasi Indonesia (Freedom House dan The Economist) tak jadi perhatian Para Pembuat Kebijakan. Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja/Cilaka menguatkan kesimpulan, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) abai terhadap tatanan demokrasi hukum. Para pejabat politik hasil …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah mengadakan kelas virtual perdana (13/4). Dengan tema “Pemilu dan Perkembangan Demokrasi” para peserta banyak yang bertanya mengenai kesesuaian berbagai macam indeks demokrasi dengan implementasi dan capaian pemilu Indonesia. “Dari berbagai macam indeks tersebut, …

Peserta Kelas Virtual Pemilu (KVP) Perludem membludak. Kelas pemilu live online yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokasi (Perludem) ini berkapasitas 250, tapi banyak calon peserta yang sudah tak bisa ditampung. “Pendaftar KVP membludak. Perludem akan menyediakan macam-macam layanan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan “Kelas Virtual Pemilu Perludem”. Dalam kelas berkala ini Perludem akan menjelaskan dan mendiskusikan pemilu dan demokrasi dengan konsep-konsep dasar yang disajikan dengan isu-isu aktual. “Kelas ini untuk diadakan untuk Sobat Perludem guna meningkatkan …

“Hukum adalah produk politik.” Tampaknya, tak ada undang-undang yang lebih politis dibanding undang-undang pemilu. Regulasi mengenai kompetisi partai politik atau politisi meraih kursi kekuasaan ini merupakan produk hukum yang punya kepentingan politik kekuasaan yang tinggi. Para dewan kuat berkecenderungan menyusun …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan muatan yang amat penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Muatan yang dimaksud adalah yang memenuhi makna dan keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perpu oleh Presiden. Perpu harus disegerakan demi menjamin …

Pemantau pemilu internasional secara berkala memantau pemilu suatu negara, terutama negara berindeks demokrasi buruk. Pemantauan berdasar standar kepemiluan dan demokrasi yang diukur kualitasnya dan bisa dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas pemilu dan demokrasi suatu negara hasil pemantauan internasional lebih mungkin …

Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Sejumlah lembaga advokasi pemilu menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan materi-materi penting masuk dalam Perpu. Kesepakatan …

Pembiayaan pilkada merupakan salah satu hal yang mesti dipastikan ada dalam rumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) penundaan pilkada. Pembiayaan pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini penting diubah menjadi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara …