USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Kualitas Calon Masih Penentu Tingkat Partisipasi Pilkada Banten

Kualitas calon dan kerja pemerintahan terpilih hasil pemilu yang merepresentasikan kekerabatan dinilai jadi sebab tak menariknya pilkada bagi warga untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Petahana yang tak mengubah pemerintahan jadi lebih baik serta calon lain yang merupakan wajah …

Read More »

Pilkada 2018 di Banten: Evaluasi Provinsi untuk Kabupaten/Kota

Partisipasi pemilih di Pilkada Provinsi Banten 2017 meningkat tapi relatif belum tinggi. Kualitas calon dan kerja pemerintahan terpilih hasil pemilu yang merepresentasikan kekerabatan dinilai jadi sebab tak menariknya pilkada bagi warga untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Komisi Pemilihan …

Read More »

TITI ANGGRAINI: Kesimpulan Perempuan Lebih Korup Tak Adil Sejak Pikiran

Ada anggapan makin tingginya representasi perempuan memperburuk kualitas pemerintahan. Setelah kebijakan afirmasi perempuan diterapkan sebagai buah Reformasi, representasi perempuan cenderung meningkat. Peningkatan jumlah perempuan seperti seiring dengan peningkatan kasus korupsi. Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini …

Read More »

HEROIK MUTAQIN PRATAMA: Korupsi e-KTP Pertanda Besar Partai Politik Harus Menata Ulang Sistem Keuangan

Transparency International Indonesia mempublikasikan hasi survei persepsi yang menempatkan partai politik dan DPR sebagai kelembagaan yang paling korup. Korupsi KTP elektronik (e-KTP) semua fraksi partai melalui anggota dewan di Komisi II seperti membulatkan persepsi itu. Bagaimana perspektif kepemiluan menjelaskan keadaan …

Read More »

Pemilih Tetap Kota Bekasi Bakal Bertambah 170 Ribu Orang

BEKASI – Sebanyak 1,8 juta jiwa warga Bekasi, Jawa Barat, diperkirakan mencoblos dalam pemilihan Wali Kota Bekasi tahun depan. Jumlah itu meningkat 5 persen dari peserta pemilihan legislatif pada 2014. “Kami akan merekapitulasi daftar potensial pemilih terlebih dulu,” ujar Ketua …

Read More »

KPU Bandung Bangun “Bale Pinter Pemilu”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung membangun Bale Pinter Pemilu. Bale Pinter Pemilu ini selain menyediakan fasilitas edukasi bagi ragam segmentasi: gender, marginal, keagamaan, disabilitas, pemula, dan pra pemula. “Kantor KPU Kabupaten Bandung sudah mendahului KPU Provinsi Jawa Barat dengan …

Read More »

Tahapan Jangan Dikorbankan

DPR Menyerahkan kepada KPU dan Pemerintah JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan tidak mengorbankan waktu tahapan Pemilu 2019 demi mengakomodasi pembahasan RUU yang terus molor. Waktu tahapan yang memadai tetap dibutuhkan. …

Read More »

UU Pemilu di Hari Kartini

Apa kabar afirmasi perempuan dalam rancangan undang-undang pemilu? Hari Kartini seperti penyadaran untuk tak melupakan perumusan sejumlah pasal dan ayat kepemiluan di dalam parlemen yang belum representatif gender. Rapat perumusan undang-undang yang lebih sering tak bisa diakses pers dan dilakukan …

Read More »

Perludem: Hari Kartini, Apa Kabar Keterwakilan Perempuan di UU Pemilu?

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjadikan peringatan budaya Hari Kartini sebagai pengingat isu keterwakilan perempuan dalam undang-undang pemilu. Persiapan Pemilu Serentak 2019 sudah dimulai pada 2017 tapi konten UU Pemilu sulit diakses perkembangannya, termasuk mengenai isu keterwakilan perempuan. “Rapat …

Read More »