Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meraih Silver Award (Tempat Kedua) dalam “The Open Government Awards” yang berlangsung di Paris, Perancis (7/12). Application Programming Interface Pemilu (API Pemilu) yang diinisiasi Perludem dinilai telah mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data …

Performa KPU RI yang cukup progressif direspon publik dengan memanfaatkan aplikasi dan data-data yang tersedia, bahkan turut mengelola dan menyajikannya kembali melalui inovasi aplikasi lain seperti API Pemilu, Mata Massa, Kawal Pemilu, Jari Ungu, dan banyak lagi. Lempar-sambut inovasi teknologi …

Pada rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang diselenggarakan pada 30 November 2016 lalu, mulai terlihat kepentingan beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap RUU Pemilu. Mayoritas menyasar pengaturan mengenai sistem pemilu legislatif, metode pemberian suara di …

UU Pemilu dan UU Partai Politik menjadi regulasi yang diagendakan Pemerintahan 2014-2019. Mungkin ruang politik pemuda tak langsung diterima menjadi bagian dari ketentuan kedua undang-undang ini, tapi setidaknya menjadi momentum penyadaran kolektif gerakan pemuda secara nasional. Ada pendapat umum, selama …

Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang …

Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang …

Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memuat ketentuan partai politik peserta pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan di kepengurusan partai. Ketentuan ini perlu disikapi positif secepat mungkin bagi perempuan masuk dan aktif di partai. Partai membutuhkan calon perempuan karena …

MENGATASI KETIMPANGAN GENDER DI PILKADA MELALUI JAMINAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN SUBSIDI PARTAI Ketimpangan gender masih nyata di pencalonan pilkada. Dari 101 daerah penyelenggara Pilkada 2017, sebanyak 44 perempuan bertarung di 41 daerah yang tersebar di 28 kabupaten, 9 kota, dan …

21 November 2016, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) baru terbentuk. Semakin sedikit waktu pembahasan berdasar 22 bulan kebutuhan waktu penyelenggaraan Pemilu 2019. UU Pemilu harus segera dipastikan untuk pembuatan peraturan pelaksana oleh penyelenggara pemilu. Berikut Rancangan …