Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat permohonan perselisihan hasil pilkada gubernur, bupati, dan wali kota sebanyak 312 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan terbanyak berasal dari sengketa pemilihan bupati, dengan permohonan berjumlah 241 perkara atau 77,2% dari …
Read More »Berita
Ward Berenschot Soroti Lemahnya Pengawasan Pemilu Indonesia
Ahli Antropologi Politik Komparatif Universitas Amsterdam, Ward Berenschot menilai bahwa demokrasi Indonesia sedang terperangkap dalam lingkaran setan. Hal itu didasarkan mahalnya biaya politik yang berdampak pada timbulnya korupsi dan oligarki. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan reformasi pada sistem pemilu. “Dengan …
Read More »Praktik Politik Uang Meningkat Pasca Pemilu Serentak
Terdapat hubungan antara pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) secara serentak dengan kenaikan praktek politik uang di Indonesia. Hal itu diungkapkan Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Menurutnya, banyaknya jumlah kandidat yang berlaga di Pemilu serentak meningkatkan praktik vote buying. Terbatasnya …
Read More »Pemilu Nasional dan Lokal Terpisah Solusi untuk Efektivitas Pemerintahan
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, keserentakan pilkada perlu dievaluasi karena terdapat beban pemilihan yang sangat besar. Ia mengusulkan keserentakan dilakukan melalui pemilu nasional, yaitu …
Read More »Wacana Gubernur Dipilih DPRD Berpotensi Geser Sistem Demokrasi Indonesia
Wacana kepala daerah dipilih oleh DRPD yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subiyanto mendapatkan banyak respon dari berbagai kalangan. Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar mengatakan perlunya perbaikan sistem pemilihan. Saat itu Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang …
Read More »JagaSuara: Meski Lebih Baik, Sirekap Masih Kurang Transparan
JagaSuara 2024 menilai sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) kurang memberikan informasi yang cukup transparan terkait rekapitulasi suara karena tidak menampilkan tabulasi atau penghitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. JagaSuara menyayangkan Sirekap yang digunakan KPU sebagai alat bantu rekapitulasi suara di Pemilu …
Read More »Titi Anggraini Raih “People of The Year 2024” Penjaga Demokrasi
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meraih penghargaan “People of The Year 2024” kategori Penjaga Demokrasi. Metro TV sebagai penyelenggara penghargaan menilai Titi sebagai sosok yang menguatkan semangat untuk terus memperjuangankan demokrasi. Saat demokrasi Indonesia semakin …
Read More »Minim Transparansi Dana Kampanye Pilkada Rentan Manipulasi
Laporan terkait dana kampanye kandidat dalam Pilkada 2024 kembali menuai kritik tajam. Berdasarkan penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat dugaan kuat bahwa pelaporan dana kampanye yang dilakukan para kandidat tidak mencerminkan realitas ongkos politik yang sesungguhnya. Hal itu diperkuat dengan …
Read More »ICW Temukan Potensi Pendanaan Gelap dalam Dana Kampanye Pilkada 2024
KPU RI telah mengumumkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Berdasarkan hasil penelusuran ICW terhadap LPSDK kandidat kepala daerah di 37 provinsi menunjukkan bahwa pemberi sumbangan didominasi oleh paslon, bukan pihak lain seperti pebisnis. …
Read More »Kandidat Terkait Korupsi dan Dinasti Politik Ancam Kompetisi Pilkada 2024
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan maraknya kandidat dalam Pilkada Serentak 2024 yang terkait kasus korupsi. Berdasarkan penelusuran, ICW menemukan sedikitnya 138 kandidat dalam Pilkada 2024 diduga terkait kasus korupsi. Jumlah tersebut tersebar dari calon Gubernur & Wakil Gubernur, Walikota & …
Read More »