Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa terdapat 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Kamis ini. Penetapan tersebut dapat dilaksanakan menyesuaikan ada atau tidaknya permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi (MK). “Berdasarkan data BPRK …
Read More »Berita
Pasca Putusan MK Perludem Dorong Partai Politik Benahi Kelembagaan
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendorong partai politik untuk berbenah secara kelembagaan internal partai pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024. Melalui putusan tersebut MK memerintahkan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil …
Read More »Perludem: Penghapusan Presidential Threshold Perkuat Kesetaraan Politik
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut baik penghapusan ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen. Penghapusan aturan tersebut dipandang akan memperluas alternatif pilihan bagi rakyat, mencegah polarisasi, dan memperkuat prinsip kesetaraan dalam …
Read More »Perludem: Efisiensi Panel Hakim dan Sidang Krusial untuk PHP-Kada 2024
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat permohonan perselisihan hasil pilkada gubernur, bupati, dan wali kota sebanyak 312 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan terbanyak berasal dari sengketa pemilihan bupati, dengan permohonan berjumlah 241 perkara atau 77,2% dari …
Read More »Ward Berenschot Soroti Lemahnya Pengawasan Pemilu Indonesia
Ahli Antropologi Politik Komparatif Universitas Amsterdam, Ward Berenschot menilai bahwa demokrasi Indonesia sedang terperangkap dalam lingkaran setan. Hal itu didasarkan mahalnya biaya politik yang berdampak pada timbulnya korupsi dan oligarki. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan reformasi pada sistem pemilu. “Dengan …
Read More »Praktik Politik Uang Meningkat Pasca Pemilu Serentak
Terdapat hubungan antara pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) secara serentak dengan kenaikan praktek politik uang di Indonesia. Hal itu diungkapkan Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Menurutnya, banyaknya jumlah kandidat yang berlaga di Pemilu serentak meningkatkan praktik vote buying. Terbatasnya …
Read More »Pemilu Nasional dan Lokal Terpisah Solusi untuk Efektivitas Pemerintahan
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, keserentakan pilkada perlu dievaluasi karena terdapat beban pemilihan yang sangat besar. Ia mengusulkan keserentakan dilakukan melalui pemilu nasional, yaitu …
Read More »Wacana Gubernur Dipilih DPRD Berpotensi Geser Sistem Demokrasi Indonesia
Wacana kepala daerah dipilih oleh DRPD yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subiyanto mendapatkan banyak respon dari berbagai kalangan. Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar mengatakan perlunya perbaikan sistem pemilihan. Saat itu Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang …
Read More »JagaSuara: Meski Lebih Baik, Sirekap Masih Kurang Transparan
JagaSuara 2024 menilai sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) kurang memberikan informasi yang cukup transparan terkait rekapitulasi suara karena tidak menampilkan tabulasi atau penghitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. JagaSuara menyayangkan Sirekap yang digunakan KPU sebagai alat bantu rekapitulasi suara di Pemilu …
Read More »Soal Pilkada Banjarbaru Perludem Sebut Tidak Adanya Kotak Kosong Abaikan Hak Pemilih
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menegaskan bahwa persoalan pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, harus disikapi sebagai kasus calon tunggal. Hal ini disampaikan menyusul hasil pemilihan yang menunjukkan pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa …
Read More »