Berita

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai ambang batas pencalonan di pemilu dan pilkada perlu dihapuskan. Selain inkonstitusional, ambang batas pencalonan menyebabkan terjadinya politik transaksional dan menghambat majunya calon alternatif. Feri meyakini, dihapuskannya ambang batas pencalonan tidak akan …

Lubis Santosa & Mitra Law Firm (LSM Law Firm) mengajukan uji materi dua pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal pertama yakni Pasal 27A mengenai pencemaran nama baik. LSM Law Firm meminta pengecualian untuk badan hukum, …

Menanggapi penggunaan UU ITE di Pemilu 2024 yang berdampak pada kriminalisasi terhadap lawan politik, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai hal tersebut terjadi lantaran tidak adanya oposisi yang kuat. Gabungan koalisi pendukung pemerintahan Presiden …

Hasil riset Safenet menunjukkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan di Pemilu 2024 untuk mengkriminalisasi dan mendelegitimasi lawan politik. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024, terjadi 12 kasus kriminalisasi terkait pemilu. 2 kasus dilaporkan atas dugaan pencemaran …

Undang-Undang (UU) No.1/2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai masih mengandung enam pasal bermasalah. Enam pasal tersebut dipandang dapat mempersempit ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital. Padahal, merujuk indeks Freedom in …

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn Malonda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuka akses Sistem Informasi Logistik (Silog) di Pilkada Serentak 2024. Keterbukaan akses data Silog kepada Bawaslu akan membantu Bawaslu menyusun strategi pengawasan pengadaan dan …

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota memberikan sejumlah tantangan logistik. Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024, atau saat musim hujan. Jumlah pemilih potensial Pilkada pun mencapai 207,11 juta jiwa, meningkat sebanyak 3 juta jiwa dari …

The Constitutional Democracy Initiative (Consid) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak konsisten dengan sikap hukum yang diterapkan dalam rancangan PKPU dana kampanye Pilkada 2024. Dalam Rancangan PKPU tersebut menghapus sanksi pembatalan bagi paslon yang terlambat melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran …

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhenti mencederai regulasi pemilu. Hal itu merespon uji publik PKPU mengenai kampanye dan dana kampanye yang menyatakan bahwa ketentuan pemberian sanksi diskualifikasi bagi paslon …

Pilkada pasangan calon (paslon) tunggal diprediksi akan banyak terjadi di Pilkada Serentak 2024. Kelelahan partai sebagai residu Pemilu Serentak di satu tahun yang sama, serta pragmatisme politik, menjadi sebab munculnya paslon tunggal. Sejumlah terobosan didorong untuk dilakukan oleh para pemangku …