January 31, 2025

Berita

Balon di Pilkada 2018, 7 TNI Aktif, 7 Polri Aktif

Berdasarkan data pencalonan di infopemilu.kpu.go.id, terdapat 7 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 7 anggota Kepolisian RI (Polri) aktif yang mendaftar di Pilkada 2018. 3 anggota TNI mendaftar calon kepala daerah, dan 4 mendaftar calon wakil kepala daerah. Pada anggota …

Read More »

Kasus Jayapura, Rekomendasi Bawaslu Langsung Dilaksanakan Atau Pencermatan Dulu?

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyesalkan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua yang tidak langsung melaksanakan rekomendasi sanksi diskualifikasi yang dijatuhkan kepada petahana bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, yang terbukti memberhentikan tiga aparatur sipil negara (ASN) selama masa penyelenggaraan Pemilihan Bupati (Pilbup) …

Read More »

PPUA Penyandang Disabilitas Protes, KPU Akan Merevisi SK No.231

Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang Disabilitas mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk meminta KPU merevisi Surat Keputusan (SK) KPU No.231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika …

Read More »

Hadar Nafis Gumay: Jangan Mencari Jalan untuk Menafsirkan Aneh Putusan MK

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa KPU akan tetap melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik lama, dengan prosedur yang disederhanakan tetapi tidak mengurangi substansi. KPU tak dapat melampaui batas waktu penetapan partai politik peserta pemilu …

Read More »

129 Bakal Calon dari Jalur Perseorangan di Pilkada 2018

Merujuk pada data yang dimuat dalam infopemilu.kpu.go.id, terdapat 129 bakal calon (balon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan. Status pendaftaran 129 balon diterima dan sedang dalam proses penelitian administrasi. Ada 2 pendaftar lain dari jalur perseorangan yang …

Read More »

Verifikasi Faktual Tetap Dijalankan ke 12 Partai Politik, Prosedurnya Berbeda

Kamis (18/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Pemerintah melakukan  rapat pleno tertutup. Rapat membahas keberlanjutan proses verifikasi faktual dan pemberlakuan verifikasi faktual paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.53/PUU-XV/2017. Saat ditemui di kompleks DPR, …

Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil: Tak Lakukan Verifikasi Faktual, Pemilu Inkonstitusional

Koalisi masyarakat sipil mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap melanjutkan verifikasi faktual terhadap empat partai politik baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Garuda, serta melakukan verifikasi faktual kepada 12 partai politik …

Read More »

Fritz Edward Siregar: Mahar Politik Termasuk Politik Uang, Bawaslu Bisa Menindak

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar, menjelaskan bahwa mahar politik termasuk politik uang. Pasal 47 Undang-Undang (UU) No.8/2015 menyebutkan, partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan dikenakan sanksi …

Read More »

Kaka Suminta: Mahar Politik Bukti Partai Politik Defisi Uang Defisit Anggota

Mahar politik dinilai sebagai puncak gunung es permasalahan demokrasi di Indonesia. Fenomena ini menandakan bahwa partai politik mengalami defisit uang dan defisit anggota. Pertama, defisit uang. Hampir semua partai politik tak memiliki pemasukan dana yang besar dari iuran anggota. Padahal, …

Read More »

Mahar Politik di Pilkada Dapat Ditindak  dengan Pasal 47 UU Pilkada

Anggapan mahar politik tak dapat ditindak oleh Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak selalu benar. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, mengatakan bahwa kesaksian dari aktor yang mengalami langsung permintaan mahar politik dapat diproses …

Read More »