Berita

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan banyak kritik  atas pemberlakuan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019. Berbagai alasan dilontarkan, mulai dari alasan hukum bahwa Sipol tak disebutkan di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 hingga alasan waktu …

Maraknya kepala daerah rezim pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang tertangkap Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk bekerja sama dengan KPK guna mencegah munculnya politik transaksional selama Pilkada 2018. Politik transaksional dan politik uang dinilai …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis, mengatakan bahwa ada sembilan partai politik yang belum memasukkan data persyaratan pendaftaran partai politik peserta pemilu ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Padahal, partai yang bersangkutan telah diberikan akun untuk mengakses …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa KPU tak akan memperpanjang masa pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019. Keluhan teknis terkait pengisian Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diadukan oleh partai politik telah diselesaikan. KPU meyakini partai …

Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) menilai ada kejanggalan dalam pelaksanaan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Salah satunya yakni, tak adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) yang mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik …

Per Selasa (10/10), dua partai politik telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi partai pertama yang melakukan pendaftaran pada Senin (9/10). Setelah pemeriksaan selama hampir sepuluh jam, dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan …

Anggota Partai Bulan Bintang (PBB), Suharsono, menyatakan bahwa penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melampaui Undang-Undang No.7/2017. Pasalnya, Sipol dimaknai sebagai persyaratan pendaftaran dan hal tersebut tak terdapat di dalam UU. “Saya sepakat dengan Bawaslu. …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak aturan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.11/2017 yang menjadikan pengisian data di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat pendaftaran. Bawaslu menginginkan agar KPU memberikan jalan alternatif apabila partai politik tak dapat mengisi Sipol …

Senin (9/10), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengadakan sosialisasi pengawasan tahap pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Sebanyak 22 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghadiri sosialisasi. “Tahap …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, memberikan keterangan dalam sidang awal uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang diajukannya. Hadar menyatakan bahwa pasal tersebut memperkecil ruang perubahan yang dimungkinkan terjadi apabila semua partai …