Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Daniel Zuchron, menilai bahwa keberadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk Pemilu 2019 lebih baik dari penggunaannya pada Pemilu 2014. Pada 2012, ketika pendaftaran partai politik peserta pemilu dibuka, Sipol tiba-tiba muncul alias tak …
Read More »Berita
KPU RI Bentuk Help Desk untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah membentuk dua help desk, masing-masing untuk Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Nasional 2019. Koordinator help desk Pilkada 2018 yakni, Ilham Saputra, dan koordinator help desk Pemilu 2019 yaitu Hasyim Asy’ari. “Kami sudah membentuk help …
Read More »Hari Ini, Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Dibuka
Per Selasa, 3 Oktober 2017, tahap pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu Nasional 2019 dibuka. Partai politik yang telah mengisi dan mencetak data persyaratan di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dapat menyerahkan dokumen persyaratan tercetak ke kantor Komisi Pemilihan Umum …
Read More »Sanksi Diskualifikasi Didesain untuk Kejahatan Demokrasi
Politisi Partai NasDem, Taufik Basari, meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak tebang pilih dalam menetapkan sanksi bagi peserta pemilu. Namun, ia juga meminta agar Bawaslu bersikap “lebih bijaksana” terhadap kesalahan administrasi yang disebabkan oleh kekeliruan atau kealpaan dan tidak …
Read More »Bawaslu Perlu Siapkan Mekanisme Perlindungan Pelapor Pelanggaran
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiapkan mekanisme perlindungan kepada pemilih yang melaporkan pelanggaran. Menurunnya, tingkat partisipasi pemilih dalam melaporkan pelanggaran pemilu bisa jadi diakibatkan oleh tak adanya perlindungan dari Bawaslu. “Mestinya ada …
Read More »Bawaslu Mesti Adil dan Konsisten Keluarkan Putusan
Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin kuat. Tak hanya sebagai pengawas, Bawaslu menjelma nyaris sebagai lembaga peradilan pemilu. Bawaslu diharapkan mampu menindak pelanggaran secara adil dan konsisten. “DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sudah sangat progresif. Di setiap tahapan pemilu, ada kewenangan …
Read More »Empat Pelanggaran Ini Berakibat Diskualifikasi Calon
Terdapat empat pelanggaran di dalam ketentuan perundang-undangan yang berakibat pada sanksi pembatalan atau diskualifikasi calon peserta pemilu. Satu, penggantian pejabat oleh gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, enam bulan sebelum tanggal …
Read More »DPR: Taring Bawaslu Mesti Tajam
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi, berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengeksekusi seluruh wewenang baru yang diberikan DPR guna meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu di Indonesia. DPR menghendaki Bawaslu untuk bersikap …
Read More »Bawaslu RI Resmikan Pojok Pengawasan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meresmikan Pojok Pengawasan yang bertempat di lobi kantor Bawaslu RI di Jalan M.H Thamrin No.14, Menteng, Jakarta Pusat (2/10). Pojok Pengawasan ditujukan sebagai pusat informasi, edukasi, dan kerja sama pengawasan pemilu. “Segala informasi soal pengawasan …
Read More »Penyelenggara Pemilu Mesti Arsipkan Dokumentasi Evaluasi Kinerja
Dalam persidangan awal kasus dugaan pelanggaran integritas dan profesionalitas Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta bukti berupa dokumentasi evaluasi kinerja Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota dan Panwas kecamatan (Panwascam) sebagai bahan untuk …
Read More »