Berita

Dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, KPU menyebutkan bahwa pihaknya akan membentuk dan mengorganisasi Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) di 34 provinsi di seluruh Indonesia dan meneruskan pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP). KPPD dan …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan, mengatakan bahwa KPU akan membuka kesempatan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Swasta (BUS) untuk memberikan bantuan pada program sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencanangkan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Program ini akan dilakukan oleh KPU kabupaten/kota sebagai program strategis yang memberikan pendidikan pemilih secara menyeluruh. “Pendidikan pemilih berbasis keluarga ditujukan agar pendidikan tidak bersifat parsial. Selama ini, sosialisasi itu elitis, …

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, meminta penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang sosialisasi di rumah ibadah. Sebab, kelompok agama merupakan salah satu segmen masyarakat yang perlu mendapatkan pendidikan pemilih. “Kalau kemarin kan kampanye di rumah ibadah …

Dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, KPU memuat aturan bahwa materi sosialisasi di pilkada bercalon tunggal berisi informasi bahwa memilih kolom kosong adalah sah. Sosialisasi dapat dilakukan oleh orang per orang, relawan atau pihak lain. …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan norma baru terkait kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memutuskan keaslian orang Papua dalam pencalonan kepala daerah. Setiap calon harus memenuhi syarat sebagai orang asli Papua dengan menunjukkan surat dari MRP. Apabila calon dinyatakan tidak …

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amirul Tamim, memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar pengadaan logistik Pilkada kabupaten/kota di 2018 disediakan oleh KPU kabupaten/kota. Argumentasinya, variasi jarak antara KPU …

Dalam draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan (NSPK) untuk Pilkada 2018, kelebihan surat suara yang dicetak oleh perusahaan yang memenangkan lelang wajib dilaporkan kepada KPU. Kelebihan surat suara selanjutnya akan dimusnahkan …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka opsi penggunaan kotak suara transparan pada Pilkada 2018. Penggunaan kotak suara transparan di Pilkada 2018 dilakukan untuk mengurangi beban pengadaan kotak untuk Pemilu 2019 yang jadi tanggungan Anggaran Pendapatan …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati ketentuan penggunaan kotak suara transparan pada Pilkada 2018. Meski tak diatur di UU Pilkada, kotak suara transparan dapat digunakan di Pilkada 2018 dalam rangka mengurangi …