Berita

Masa rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) untuk Pilkada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Pilkada Bupati/Walikota di sembilan kabupaten/kota di Sumsel, serta Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) telah memasuki hari ke empat. Per 20 Juni 2017, pendaftar yang telah menyerahkan …

Pemerintah, baik melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun Presiden Joko Widodo bersikukuh mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen. Argumentasinya, agar calon presiden memiliki modal dukungan politik dari partai-partai yang akan berlaga di parlemen guna menghasilkan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan ragam alternatif teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 di tengah belum pastinya undang-undang pemilu. KPU akan membuat Rancangan Peraturan KPU (PKPU) berdasar undang-undang lama serta berdasar perkembangan dan kemungkinan dari dinamika RUU Pemilu. “Rancangan PKPU ini kemungkinan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami hambatan anggaran memulai tahapan Pemilu 2019. Tapi verifikasi partai politik peserta pemilu (P4) sebagai tahap awal pemilu tak bisa dilaksanakan karena anggaran yang belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Tahapan awal adalah verifikasi partai politik …

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu (19/6) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mempersiapkan Pemilu 2019. Belum pastinya rancangan undang-undang pemilu bisa disikapi dengan menyiapkan sejumlah rancangan peraturan teknis penyelenggara. Sikap ini tak hanya membuktikan …

Masih mengalami deadlock, pengambilan keputusan atas lima isu krusial di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditunda hingga 10 Juli 2017. Semula, pengambilan keputusan dijadwalkan hari ini (19/6). “Tadi kita sudah lobi-lobi. Kita sepakat untuk ambil keputusan tingkat satu di Pansus pada …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sarat biaya mahal. Empat kebijakan baru, yakni bertambahnya masing-masing empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dipermanenkannya Panitia pengawas (Panwas) …

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bertele-tele. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas mengusulkan untuk kembali ke UU Pemilu yang lama, yakni UU No.8/2012, UU No.15/2011, dan UU No. 42/2008. Pembahasan RUU Pemilu disarankan …

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum mengambil langkah serius untuk mewujudkan poin kedua dalam Nawa Cita, yakni membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi …

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa Pemerintah ingin mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen seperti peraturan di Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Alasannya, yakni mendorong peningkatan kualitas …