Berita

The Indonesian Institute (TII) memandang perbaikan aturan kampanye dalam Pilkada 2024 diperlukan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik dalam pemilu, melalui aturan yang lebih jelas dan tegas kompetisi pilkada dapat berjalan lebih sehat. TII menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu …

RIset Kalyanamitra mengenai kekerasan berbasis gender (KBG) di Pemilu 2024 menemukan beberapa faktor terjadinya KBG dalam pemilu. Di antaranya yakni, budaya patriarki yang masih langgeng di masyarakat, ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan banyak perempuan kesulitan mengakses …

Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Kalyanamitra, Lailatin Mubarokah mengatakan ada tiga kategori pelaku kekerasan berbasis gender (KBG). Kategori pertama yakni politik, sosial, dan negara. Pelaku dalam kategori ini termasuk pimpinan dan anggota partai politik, kandidat, dan simpatisan partai atau calon, yang melakukan …

Hasil studi Kalyanamitra menunjukkan ada enam bentuk kekerasan berbasis gender (KBG) yang terjadi selama Pemilu 2024. Bentuk KBG yang pertama yakni, intimidasi. Intimidasi dilakukan oleh tim sukses calon kepada pemilih perempuan, berikut dengan ancaman akan mencabut bantuan sosial apabila pemilih …

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pramono Ubaid Tanthowi menilai Pemilu 2024 tidak ramah perempuan. Regulasi yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merugikan hak perempuan untuk dicalonkan di pemilu. Aturan di dalam Peraturan KPU (PKPU) …

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Afianto Purbalaksono menilai praktik pengawasan Pemilu 2024 meski cukup maksimal, namun masih memerlukan perbaikan. Masih banyak pelaporan pengawasan kampanye masyarakat masih banyak belum ditindaklanjuti Bawaslu. Menurutnya diperlukan sosialisasi mekanisme pelaporan pelanggaran kampanye …

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berharap kampanye Pilkada 2024 tidak sebrutal Pemilu 2024 lalu. JPPR mencatat beberapa masalah yang mungkin terulang dalam Pilkada 2024, namun tidak dianggap pelanggaran karena belum memasuki masa kampanye, sedangkan penegakan harus memenuhi unsur-unsur pelanggaran. …

Ketentuan syarat usia calon kepala daerah minimal berusia 25 tahun untuk calon wali kota/bupati dan berusia 30 tahun untuk calon gubernur masih dalam proses harmonisasi antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah. Ketentuan itu bakal tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) imbas putusan …

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah segera mencairkan anggaran untuk Pilkada 2024 sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) hingga batas akhir 9 Juli 2024. Jika hingga 9 Juli pemda tidak mencairkan anggaran, Kemendagri akan menurunkan tim ke daerah untuk …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyebut data penduduk potensial pemilih (DP4) Pilkada 2024 sebanyak 207.110.768 per 2 Mei 2024. Hasyim meminta KPU provinsi kabupaten/kota untuk memastikan kembali data pemutakhiran pemilih. Khusunya mengenai syarat menjadi pemilih dengan usia 17 …