Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Migrant Care mendesak Panitia Khusus Undang-undang Pemilu mengalokasikan kursi ke daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri. Lembaga perlindungan buruh migran ini menilai penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari 560 jadi 575 jadi bermakna representatif jika menyertakan pembentukan Dapil khusus luar …
Read More »Berita
Pansus RUU Pemilu Sepakati Distribusi Lima Belas Kursi Tambahan
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Yuswandi A. Temenggung, menjelaskan bahwa distribusi penambahan lima belas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didasarkan pada prinsip keadilan dan kesamarataan, yakni tak ada daerah dengan harga kursi lebih dari lima ratus ribu. Daerah di …
Read More »Penerbitan Perppu untuk Perjelas Keserentakan Pemilu
Pemerintah mewacanakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) masih menemui jalan buntu. Substansi Perppu mengacu pada UU lama dengan perubahan pada konteks keserentakan pemilu. “Tidak ada yang prinsip kok. Hanya keserentakan saja. Serentak yang …
Read More »Mendagri: Kalau RUU Pemilu Masih Deadlock di Sidang Paripurna, Pemerintah Akan Keluarkan Perppu
Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa Pansus akan mengusahakan disepakatinya lima isu krusial hari ini (14/6). Apabila tak menemui kesepakatan melalui musyawarah, maka akan dilakukan voting di sidang paripurna 19 Juni 2017. “Memang …
Read More »RUU Pemilu Molor, KPU Kesulitan Sesuaikan Jadwal Tahapan
Pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) yang kembali molor dari jadwal awal akan menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu 2019. Padahal, jadwal tahapan Pemilu 2019 perlu disesuaikan dengan jadwal tahapan Pilkada 2018 untuk mengurangi beban berat penyelenggara. …
Read More »DPR: Jika Pemerintah Ingin Tunda, Idealnya Kirim Utusan
Pembahasan lima isu krusial di Rancangan Undang-undang Pemilu yang belum menemui titik sepakat kembali ditunda. Penundaan pembahasan dilakukan karena pihak pemerintah yang biasanya diwakili Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan jajarannya tidak hadir. “Kita hormati sekalipun idealnya kalau ingin menunda bisa …
Read More »Pemerintah Tak Hadir, Rapat Pembahasan RUU Pemilu Ditunda Besok
Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditunda. Pemerintah tak menghadiri rapat hingga pukul setengah lima sore sehingga rapat pengambilan keputusan tak memungkinkan untuk diteruskan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta rapat ditunda hingga Rabu, 14 Maret 2017, pukul sepuluh …
Read More »Butuh 6,7 Miliar Rupiah untuk Panwas Kabupaten/Kota yang Permanen
Pengawas Pemilu (Panwas) di tingkat kabupaten/kota yang dibuat jadi permanen akan berkonsekuensi pada penambahan biaya kesekretariatan. Dibutuhkan setidaknya Rp.6,7 miliar untuk biaya rutin kesekretariatan Panwas permanen tersebut. “6,7 miliar rupiah kebutuhan satu panwas kabupaten/kota yang permanen dengan jumlah komisioner lima …
Read More »Syarat Usia Minimal Anggota KPU dan Bawaslu Dinaikan 5 Tahun
Syarat usia minimal anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinaikan 5 tahun. Ketentuan ini terdapat dalam Rancangan undang-undang pemilu sudah diperbarui per 10 Juni 2017. Pasal 15 Ayat (1) huruf b bertuliskan, syarat untuk menjadi calon …
Read More »RUU Pemilu: Anggota KPU/Bawaslu Hanya Bisa Sekali Mengulang Jabatan
Rancangan undang-undang pemilu sudah diperbarui per 10 Juni 2017 salah satu ketentuannya membatasi pengulangan masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika merujuk pengertian hirarkis dua lembaga penyelenggara pemilu itu, semua anggotanya di setiap tingkatan …
Read More »