Berita

Keterbukaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengelola sidang sengketa hasil pilkada diapresiasi. Akses luas MK terhadap permohonan, jadwal dan risalah sidang, hingga putusan telah membuka partisipasi masyarakat untuk terlibat menganalisis jalannya sidang perselisihan hasil pilkada. “MK tetap jadi contoh pengelolaan peradilan. …

Mahkamah Konstitusi (MK) didesak untuk segera membacakan putusan uji materi terhadap Pasal 9 huruf a UU 10/2016. Putusan tersebut dibutuhkan menjelang penyusunan peraturan teknis turunan Undang-undang Pemilu. “Saat ini RUU Pemilu sedang dibahas. Ketika disahkan, KPU harus kejar tenggat menyusun …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah pihak yang paling banyak mendapatkan sanksi etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut adalah kesimpulan hasil analisis Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI terhadap putusan DKPP sepanjang 2012—2017. “Teradu yang mendapatkan …

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang 2012—2017 memotret catatan buruk soal kemandirian penyelenggara pemilu. Hasil analisis Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI menunjukkan, pelanggaran terhadap asas kemandirian paling menonjol di antara asas-asas penyelenggara pemilu lainnya. “Hal tersebut mengindikasikan usaha …

Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) merekomendasikan perluasan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kewenangan etika terhadap perorangan penyelenggara pemilu dinilai membawa positif terhadap pemilu yang jujur dan adil yang akan menjadi baik jika ditujukan terhadap peserta pemilu. …

Undang-undang Pemilu sudah seharusnya menjamin lebih luas hak warga disabilitas. Selama ini regulasi pemilu hanya dimaknai sebatas penyediaan braille template untuk disabilitas netra. “Macam disabilitas itu banyak. Tapi undang-undang hanya menyertakan template tuna netra,” kata pegiat Pusat Pemilihan Umum Akses …

Syarat partai peserta pemilu yang ada di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinilai sudah berat dan representatif. Undang-undang itu menyebut, partai yang menjadi peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 …

Jika syarat kepesertaan partai di pemilu tidak berubah, partai yang sudah memiliki kursi dan pernah diverifikasi dinilai tidak perlu diverifikasi lagi. Hal tersebut diungkapkan Fandi Utomo, anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan …

Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan V, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengimbau Panitia Khusus (Pansus) Rancangan undang-undang (RUU) Pemilu untuk segera merampungkan pembahasan. RUU Pemilu diharapkan bisa disahkan akhir Mei 2017 ini. “RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umun diharapkan dapat …

Penggunaan surat keterangan (suket) pengganti kartu tanda penduduk (KTP) elektronik menjadi evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Perdebatan mengenai perlakuan petugas dalam melayani pemilih dengan suket hingga dugaan pemalsuan suket menjadi sorotan. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk …