Berita

Isu yang dilontarkan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu seringkali kontraproduktif. Sebagai contoh, Pansus hendak merubah status permanen Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota menjadi ad hoc dengan tujuan efisiensi keuangan negara. Namun, Pansus menghendaki pembiayaan saksi partai oleh …

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai gagasan ad hoc-sisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)  kabupaten/kota sebagai kemunduran demokrasi. Tata penyelenggaraan pemilu telah dimulai sejak reformasi dan telah membaik pada 2014. Saat ini, yang diperlukan adalah penguatan birokrasi penyelenggaraan pemilu untuk …

Partisipasi maysarakat terkait pengawasan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 dinilai belum maksimal. Berdasarkan data yang dikaji oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kualitas dan kuantitas pelaporan masyarakat masih jauh dari harapan. Mayoritas pelapor merupakan Tim sukses (Timses) pasangan calon …

  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, mengatakan bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 lebih baik dari kinerja di Pilkada Serentak 2015. Pasalnya, Undang-Undang (UU) No.8/2015 yang menjadi payung hukum …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, mengatakan bahwa KPU telah berupaya maksimal mengakomodasi hak pemilih melalui pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Dari 41 juta pemilih yang berhak memberikan suara di 101 daerah …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkritisi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Berdasarkan pantauan yang dilakukan, tiga masalah di Pilkada Serentak 2015 masih terjadi di Pilkada Serentak 2017. Satu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum mengakomodasi semua pemilih. Sekretaris …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota dinilai masih diperlukan dalam pelaksanaan tahapan pemilu baik pra, ketika, maupun pascapemilu. Fungsi KPU kabupaten/kota pascapemilu di antaranya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, fungsi pendidikan pemilih, maupun pemeliharaan informasi kepemiluan. “Pandangan saya KPU kabupaten/kota diperlukan …

Ad hoc atau tidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota bergantung pada desain kelembagaan yang akan diatur Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pansus RUU Pemilu harus memperjelas maksud KPU kabupaten/kota ad hoc yang diwacanakan. “Keanggotaannya ad hoc namun sekretariat …

Sepuluh fraksi mengusulkan kepada Pemerintah agar negara membiayai saksi partai pada Pemilu Serentak 2019 mendatang. Alasannya, ketiadaan saksi partai dari semua partai peserta pemilu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah mendorong terjadinya praktek kecurangan berupa manipulasi suara oleh penyelenggara …

Saat diskusi “Perempuan Bicara Pemilu” di Senayan, Jakarta Selatan (20/4), beberapa anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (aleg) meminta tindakan afirmatif berupa saksi partai khusus untuk perempuan caleg di Tempat Pemungutan Suara (TPS). …