October 28, 2024

Berita

Tindak Pidana Pemilu Mesti Terus Diusut Meski Hasil Pemilu Sudah Diketahui

Beberapa tindak pidana yang ditemukan pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tak boleh berhenti diusut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus terus bekerja menjamin keadilan pemilu. “Ini tidak boleh berhenti penanganannya. Bawaslu harus tetap bekerja menegakkan hukum pilkada, menjamin electoral justice …

Read More »

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Kalahkan Pilpres, Ini Sebabnya

Partisipasi pemilih pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua meningkat dari 77,1 persen menjadi 78,0 persen. Tingginya partisipasi Pilkada DKI Jakarta ini bahkan mengalahkan tingkat partisipai Pilpres 2014 di Jakarta yang mencapai 72,33 persen serta partisipasi Pileg 2014 nasional …

Read More »

Penggunaan C6 Orang Lain Terancam Pidana 72 Bulan Penjara

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Utara menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa penggunaan Formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik orang lain. Tindakan tersebut dapat dipidana maksimal 72 bulan penjara dan denda paling banyak 72 juta. …

Read More »

Temuan Penggunaan C6 Orang Lain di Jakarta Utara Diteruskan ke Polisi

Temuan penggunaan Formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik orang lain di TPS 54 RW 07 Tugu Selatan, Kelurahan Koja, Jakarta Utara diteruskan ke polisi. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Utara yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu …

Read More »

Anggota Pansus RUU Pemilu: Keterpilihan Perempuan di Pileg Bersandar pada Paradigma Masyarakat

  Anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa keterpilihan perempuan tak terlalu berkaitan dengan sistem pemilu yang digunakan, yakni sistem proporsional terbuka atau tertutup. Keterpilihan perempuan bergantung pada paradigma …

Read More »

Perludem: Penambahan 19 Kursi Anggota DPR Tak Menjadi Solusi Ketidakadilan Alokasi Kursi

  Pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, muncul wacana penambahan  kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebanyak 19 kursi. Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Hetifah, mengatakan bahwa penambahan kursi merupakan konsekuensi dari pengaturan kembali daerah pemilihan …

Read More »

Protes dan Gugatan Terjadi di Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua

Pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua (19/4), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan bahwa terjadi protes dan gugatan dari saksi pasangan calon (paslon) dan pemilih di 9 dari 1.054 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang …

Read More »

JPPR: Praktik Pengarahan dan Mempengaruhi Pilihan Pemilih Terjadi di 35 TPS di Pilkada DKI Jakarta

Dari 1.009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipantau oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), pelaksanaan pemungutan suara di 974 TPS berlangsung lancar. Namun, di 35 TPS lainnya teradi praktik pengarahan oleh orang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. …

Read More »

Penegakkan Politik Uang Tak Efektif, Bawaslu: Beri Kami Wewenang untuk Menilai Alat Bukti

Kasus politik uang marak terjadi di setiap kali penyelenggaraan pemilu. Para pengamat menyayangkan penegakkan hukum atas politik uang yang tak efektif ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan bahwa banyaknya …

Read More »

Proses Pembukaan TPS di Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua Berjalan Lancar

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafiz, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan JPPR di 159 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh kecamatan di DKI Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu, proses pembukaan TPS berjalan baik dan lancar. Kelengkapan alat pemungutan …

Read More »