Berita

Sekitar tiga puluh ribu penduduk Sulawesi Barat terancam kehilangan hak pilih. Pasalnya, regulasi mengenai syarat sebagai pemilih belum mengakomodasi pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Hal ini tentu berpotensi memicu konflik pada saat hari pemungutan suara. …

Permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua Barat semakin kompleks. Pasalnya, hingga saat ini, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang berwenang untuk salah satunya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daftar pemilih, belum terbentuk di masing-masing kabupaten/kota di seluruh Papua Barat. Akibatnya, proses …

Daftar pemilih Pilkada Gorontalo masih bermasalah. Temuan yang didapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menunjukkan 11.000 pemilih ganda dan 7.000 lebih pemilih tidak dikenal. “Itu kami temukan pada saat melakukan pengawasan langsung di setiap kabupaten/kota di Gorontalo. Temuan lain akan …

Terdapat tiga temuan yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten terkait masalah daftar pemilih di provinsi Banten. Temuan tersebut, pertama, masih ada beberapa orang yang belum didatangi oleh panitia pencatatan data pemilih pada masa pencocokan dan penelitian (coklit). Kedua, …

Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan tiga puluh anggota panitia khusus (pansus) yang akan membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. 30 orang anggota pansus tersebut adalah sebagai berikut. Enam anggota berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu …

Pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, terdapat enam daerah bercalon tunggal. Hal tersebut memang diperbolehkan menurut Undang-undang (UU) Pilkada No.10 Tahun 2016, tetapi keadaan ini menunjukkan adanya dominasi kekuasaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah daerah dengan calon tunggal, …

Pengaruh oligarki dalam partai dinilai mematikan prinsip keadilan bagi seluruh anggota partai. Hal itu diperparah dengan mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) yang tidak terbuka dan hanya melibatkan segelintir orang dalam partai. “Dalam RUU …

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), syarat jumlah dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak berubah dari UU sebelumnya. Hal ini dinilai memberatkan calon anggota DPD, sebab peserta pemilihan anggota …

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, regulasi mengenai syarat pengajuan calon presiden tidak ramah terhadap partai baru yang menjadi peserta pemilu. Pasalnya, partai yang bisa mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hanyalah partai parlemen. “Regulasi pengajuan paket …

Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang telah diajukan oleh Pemerintah pada awal Oktober, dinyatakan bahwa sistem pemilu yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) adalah sistem proporsional terbuka terbatas. Akan tetapi, penjabaran …