Berita

Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya menyetujui pembentukan daerah pemilihan (dapil) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan KPU membentuk dapil diyakini lebih memenuhi prinsip keadilan …

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai bahwa penyelenggara pemilu perlu melakukan pembaruan strategi dan materi pendidikan pemilu kepada masyarakat. Materi berisi ajakan dan cara mencoblos seharusnya ditambah dengan materi yang dapat mendorong pemilih untuk menyadari bahwa pilihannya menentukan nasib …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta penguatan kelembagaan KPU di Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menyetujui rencana menjadikan komisioner KPU sebagai pejabat negara dan menghapus kewajiban konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Lembaga ini harus dikuatkan. Kalau …

Isu pemulihan hak pilih bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) mencuat di rapat dengar pendapat (RDP) Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menanyakan kesiapan TNI …

Pada rapat dengar pendapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan situasi darurat pemilu. PAN menilai RUU Pemilu belum memberikan wewenang kepada TNI. Padahal, situasi darurat pemilu …

Setelah mengalami penundaan selama satu pekan, Daftar Pemilih Terpilih (DPT) Pilkada Sulawesi Barat akhirnya diumumkan pada 16 Desember 2016. Sebanyak 840.091 pemilih terdaftar di DPT. Jumlah tersebut berkurang dari jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelumnya, yakni 873.360 pemilih. “Pengurangan terhadap …

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu memperbaiki dua pengaturan di dalam RUU Pemilu. Pertama, Polri meminta agar batas waktu penyampaian hasil penyidikan di RUU Pemilu ditegaskan, yakni dengan mengubah nomenklatur hari menjadi hari …

Pilkada Banten Apps Challenge 2016 akhirnya dimenangkan aplikasi “Sedanten”. Aplikasi informasi kompak pilkada dan layanan pemilih disabilitas ini menyisihkan 32 finalis dan 12 besar aplikasi lainnya. Para pemangku kepentingan kepemiluan berharap semua karya lomba aplikasi digital pemilu digunakan luas para …

Pilkada Banten Apps Challenge 2016 akhirnya mendapatkan 5 juara. “Sedanten”, “Banten Memilih”, “Sitami”, “Maju-maju Pilkada”, dan “Debus” secara berurutan meraih total hadiah uang tunai sebesar Rp 32 juta. “Kami mengucapkan, selamat untuk semua pemenang,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi …

Sebelum para juara Pilkada Banten Apps Challenge 2016 ditentukan, Dewan Juri memilih 12 besar dari 32 peserta. Dalam perlombaan aplikasi pemilu yang diselenggarakan di Universitas Multi Media Nusantara pada 17 Desember 2016 ini, 12 besar peserta akan lanjut ke Babak …