Berita

Aturan teknis pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 yang digodok Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 2016 memuat pasal yang disusupi kepentingan politik. Pasal yang muncul saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini jadi bukti bahwa keputusan …

Akhir tahun 2016, publik menyaksikan perbedaan pemaknaan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait aturan kewajiban konsultasi Peraturan KPU dan Bawaslu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam forum rapat dengar pendapat yang …

Jika Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota tak dijadikan permanen, Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mesti mengevaluasi relevansi kepermanenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Kinerja KPU Kabupaten/Kota dinilai cenderung pasif, sehingga perlu dijadikan ad hoc untuk efisiensi keuangan negara. “Coba evaluasi relevansi …

Pengaturan batas waktu tahapan pemilu yang terlalu rinci di dalam Undang-undang (UU) dinilai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyulitkan penyelenggara pemilu. KPU meminta agar UU hanya mengatur tahapan pemilu secara garis besar, dan menyerahkan kewenangan penentuan batas waktu tahapan pemilu …

Sebanyak 16.761 pemilih di Pilkada Provinsi Bangka Belitung dikeluarkan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena tidak memenuhi syarat. Sementara itu, 5.790 pemilih baru ditambahkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga jumlah DPT yakni, 915.853. “Ada perubahan dari DPS ke …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengusulkan agar frase terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pengaturan penindakan politik uang yang tertera di dalam RUU Pemilu Pasal 252 ayat (3) dihapuskan. Pasal tersebut dinilai Muhammad sebagai pasal karet yang sama sekali …

Koalisi Pemilu Berintegritas mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tengah berjalan. Masyarakat diajak untuk melaporkan rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu. “Kami mengundang seluas-luasnya partisipasi masyarakat …

Sistem pemilu menjadi perdebatan utama dalam rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sedikitnya tiga fraksi partai di parlemen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui sistem proporsional terbuka terbatas …

Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya menyetujui pembentukan daerah pemilihan (dapil) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan KPU membentuk dapil diyakini lebih memenuhi prinsip keadilan …

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai bahwa penyelenggara pemilu perlu melakukan pembaruan strategi dan materi pendidikan pemilu kepada masyarakat. Materi berisi ajakan dan cara mencoblos seharusnya ditambah dengan materi yang dapat mendorong pemilih untuk menyadari bahwa pilihannya menentukan nasib …