Berita

Pasal 433 ayat (3) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu mesti dilakukan secara tertulis. Hal ini merupakan kemunduran dari pengaturan sebelumnya, yakni UU No. 8/2012, yang memperbolehkan masyarakat dan pemantau pemilu melaporkan secara lisan. …

Kerangka hukum pemilu di dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dinilai tidak ideal dan membingungkan. Pemerintah tidak memulai penyusunan regulasi dengan pemahaman dan definisi masing-masing pelanggaran. Pemerintah mendahulukan mekanisme penanganan pelanggaran yang seharusnya diletakkan di bagian akhir. “Persoalan struktur adalah …

Pilkada Serentak 2017 yang dilaksanakan di 101 daerah pemilihan (dapil) memakan biaya hingga  4,2 triliun rupiah. Bila dibagi secara merata, maka masing-masing kabupaten/kota menghabiskan dana sebesar 26 miliar rupiah. Bila dibagi kepada setiap orang yang mempunyai hak pilih pada 15 …

Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Panwaslu yang semula ad hoc dengan masa bakti sesuai tahapan pemilu berubah menjadi permanen selama lima tahun. “Dengan …

Sebagian besar pendaftar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2017-2022 adalah penyelenggara pemilu yang sedang bertugas. Diharapkan keadaan ini tak mengganggu tahapan Pilkada Serentak 2017. “Melihat tahapan seleksi anggota KPU/Bawaslu, jadwal beberapa tahapan penting yang membutuhkan …

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta hanya akan mengeluarkan Surat Keterangan (SK) pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik jika warga terdaftar di database Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kalau datanya (warga yang meminta SK pengganti KTP elektronik) ada di …

Terdapat 7.132.865 orang yang terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) DKI Jakarta. Jumlah tersebut merupakan total DPS di enam Kabupaten/Kota. DPS di Jakarta Pusat sebanyak 757.898 orang. DPS di Jakarta Utara sebanyak 1.099.169 orang. DPS di Jakarta Barat sebanyak 1.669.351 …

Dalam acara “Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta” pada 2 November lalu, tersirat bahwa DPS (Daftar Pemilih Sementara) DKI Jakarta masih bermasalah. Pertama, masih banyak pemilih ganda yang belum diselesaikan. Kedua, masih banyak warga yang belum masuk …

Potensi adannya pemilih tambahan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang menuai pertanyaan mengenai surat suara. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya akan mencetak surat suara sebanyak jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah dua setengah persen dari DPT. Surat suara …

Ada dua pasal mengenai pemilihan presiden (pilpres) dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang dinilai bermasalah, yakni Pasal 395 dan Pasal 203 ayat (5). Pasal 395 dinilai inkonstitusional karena tidak mengakomodasi ketentuan syarat keterpilihan presiden dengan dua pasangan calon …