Berita

Sejak keluarnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.4/2020 yang salah satunya memerintahkan agar jajaran KPU bekerja dari rumah atau working from home, pekerjaan urusan pemilu dibawa ke rumah. Skema tersebut dipahami oleh masyarakat sipil mengingat wabah Coronavirus disease …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan muatan yang amat penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Muatan yang dimaksud adalah yang memenuhi makna dan keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perpu oleh Presiden. Perpu harus disegerakan demi menjamin …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar), Ramdan menyampaikan pada diskusi daring bertema “Kebijakan Penundaan Pilkada 2020 di tengah Covid-19” (3/4) bahwa berdasarkan Surat Dinas No.285 terkait penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar), Ramdan mengatakan bahwa tak semua kabupaten yang berpilkada di 2020 di Kalimantan Barat telah melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS). Salah satunya Kabupaten Sintang. Kabupaten ini belum melantik satu pun PPS yang terpilih. …

Pada webdiskusi “Perpu Pilkada: Skema Penundaan Pilkada 2020” (2/4), Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz menyampaikan bahwa penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akibat Coronavirus disease 2019 (Covid-19) diakibatkan oleh dua prinsip yang saling berbenturan. Pemilu …

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengatakan bahwa pihaknya tak setuju jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 memuat banyak aturan. Perpu penundaan Pilkada merupakan peraturan khusus mengatur Pilkada yang …

Salah satu poin yang disepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) atara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (30/3) yakni merealokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 …

Penundaan Pilkada 2020 yang akan diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang perlu dihubungkan dengan desain penataan pemilu Indonesia secara keseluruhan. Penundaan perlu disinkronkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVII/2019 soal konstitusionalitas pemilu serentak. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) …

Kamis (2/4), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyelenggarakan webdiskusi bertajuk “Perpu Pilkada: Skema Penundaan Pilkada 2020. Pada diskusi tersebut, Koordinator harian KoDe, Ihsan Maulana menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan agar peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) memasukkan lima pengaturan, yakni waktu penundaan, …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menunda Pilkada 2020. Dari tiga skenario pengunduran hari pemungutan suara yang disusun KPU, pengunduran ke …