Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman bersaksi dalam sidang perkara Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (7/7). Arief menerangkan bahwa sidang hanya digelar sebanyak dua kali, yakni sidang pertama selama 11 menit, dan sidang …
Read More »Berita
I Dewa Gede Palguna Minta DKPP Cabut Pasal 19 Peraturan DKPP
Evi Novida Ginting menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), I Dewa Gede Palguna sebagai saksi ahli pada sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang Selasa (7/7), Palguna mengkiritik Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) …
Read More »Feri Amsari: Putusan DKPP terhadap Evi Bukan Hukum Progresif
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menjadi saksi ahli dalam perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta (24/6). Dalam keterangan kesaksiannya, Feri menyatakan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap …
Read More »Imbalan untuk Pendukung Calon Perseorangan, Politik Uang?
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’arie menyampaikan bahwa ada potensi terjadinya praktik pemberian imbalan bagi pendukung calon perseorangan. Namun, aturan di Undang-Undang (UU) Pilkada tak jelas mengkategorikan praktik tersebut sebagai politik uang atau mahar politik. “Pada titik ini, …
Read More »Survei SPD, 60 Persen Lebih Pemilih Mau Terima Politik Uang
Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mempublikasi hasil riset mengenai sikap persmisif masyarakat terhadap politik uang. Riset dilakukan pada Januari hingga Maret 2020, melibatkan 400 responden di Sumatra, Kalimantan, dan Jawa. Hasil riset SPD menunjukkan bahwa di tiga provinsi riset dilakukan, …
Read More »Ajakan Masyarakat Sipil Memantau Pilkada dalam Pandemi
Pegiat Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengajak masyarakat sipil memantau Pilkada Serentak 2020. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017 ini, masyarakat sipil tetap penting memantu penyelenggaraan pilkada dalam pandemi. “Ayo para pemantau mendaftar!” ajak peraih …
Read More »Perludem Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan uji materi ketentuan ambang batas parlemen di Undang-undang 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis (25/6). Permohonan itu diterima MK dengan nomor tanda terima nomor 1992/PAN-MK/VI/2020. “Kami menyampaikan empat jenis dokumen …
Read More »Lembaga Peradilan Pemilu Mesti Taat Batas Wewenang
Dalam sidang mendengarkan pendapat saksi ahli atas perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting (24/6), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Pemilu telah mengatur kewenangan dan batasan kewenangan masing-masing peradilan atau kuasi …
Read More »PTUN Minta DKPP Jadi Pihak Tergugat
Hakim Ketua sidang perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh Evi Novida Ginting menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk hadir sebagai pihak tergugat. Namun, DKPP, kata Hakim Ketua, tak mengiyakan. “Kami sudah …
Read More »Alasan Melanjutkan Perkara Yang Telah Dicabut Penting
Saksi ahli perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Zainal Arifin Husein menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) semestinya menjelaskan alasan diteruskannya perkara yang telah dicabut oleh pengadu, Hendri Makaluasc. Pasalnya, meskipun Peraturan …
Read More »