Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan bahwa per Rabu (9/1), Dukcapil telah merekam 187 juta warga wajib milik Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Jumlah ini merupakan 97,4 persen dari …
Read More »Berita
Soal Batas Maksimal Dua Periode Berturut-Turut Menjadi Penyelenggara Adhoc
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagan (PDIP), Sirmadji, menyatakan kekhawatirannya terhadap aturan yang melarang penyelenggara adhoc mencalonkan diri sebagai penyelenggara adhoc pada tingkatan yang sama setelah dua kali periode menjabat. Menurutnya, justru …
Read More »BPJS Ketenagakerjaan untuk Penyelenggara Pemilu Adhoc
Dalam rapat rengar pendapat di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dibicarakan mengenai pemberian jaminan bagi penyelenggara pemilu adhoc melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan. Asuransi ini dinilai Komisi II wajib diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan …
Read More »Bawaslu Akan Latih Saksi Partai pada Pertengahan Maret 2019
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanyakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perihal waktu pelaksanaan dan mekanisme pelatihan saksi partai politik. Bawaslu telah ditugaskan oleh Komisi II DPR untuk melatih saksi partai, …
Read More »Komisi II DPR Minta KPU Selenggarakan Lagi Simulasi Pungut Hitung Pemilu 2019
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengadakan simulasi pungut-hitung suara Pemilu 2019, dengan mengundang Komisi II. Usulan ini awalnya dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron. Herman mengaku …
Read More »Anggota Komisi II DPR RI Keluhkan Panwas di Tingkat Bawah
Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengeluhkan sikap Panitia Pengawas (Panwas) di tingkat bawah. Siti Sarwendah, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, mengatakan bahwa pemahaman Panwas di daerah saling berbeda. Sebagai contoh, mengenai alat peraga kampanye (APK), ada …
Read More »Hoaks Ancam Legitimasi Pemilu, Ini yang Dilakukan Penyelenggara Pemilu
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) mencatat, sejak satu minggu terakhir, penyelenggara pemilu menjadi trending topic di Twitter. Pada Selasa pagi (8/1) misalnya, tagar ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi trending topic nomor urut lima. Stasiun televisi (TV) berlomba …
Read More »Netgrit, Kisi Kisi Soal Debat Kandidat Munculkan Guyonan Masyarakat
Tak hanya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) juga mengkritik pemberian lima soal atau disebut dengan kisi-kisi debat kandidat kepada calon presiden-wakil presiden. Netgrit menilai, pemberian kisi-kisi justru menyebabkan debat menjadi guyonan masyarakat. …
Read More »Visi Misi Pradebat Tak Jadi, Netgrit Singgung Profesionalitas KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) semula menawarkan kepada Tim kampanye pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden untuk memfasilitasi sosialisasi visi misi sebagai mekanisme pradebat tanggal 9 Januari 2019. Namun, karena tak mencapai titik temu soal pihak yang menjelaskan rinci visi-misi kepada publik, …
Read More »Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Bawaslu Tegakkan Hukum Pemilu Sesuai Konstitusi
Rabu (9/1), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membacakan putusan atas perkara dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO), dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada sidang kali ini, OSO mempermasalahkan Surat KPU No.1492/2018 yang dinilai OSO sebagai …
Read More »