Berita

Peneliti senior Populi Center, Afrimadona, berpendapat bahwa peningkatan besaran presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden menyebabkan ongkos politik semakin besar. Pasalnya, meskipun ambang batas presiden yang besar dapat menjamin dukungan besar terhadap presiden terpilih, namun ongkos untuk menyamakan pandangan …

Beberapa waktu lalu, publik digegerkan oleh laporan-laporan mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. 6 Desember 2018, koran harian Kompas menerbitkan laporan investigasi mengenai jebolnya sistem pengamanan yang tertanam di dalam blangko KTP elektronik. Menyusul kemudian, ramai pemberitaan mengenai kasus tercecernya …

Komisi Pemilihan Umum (KPU)  menyikapi serius kasus peretasan terhadap Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. KPU menganggap gangguan terhadap sistem informasi sebagai hal yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menimbulkan kecurigaan dari peserta pilkada. …

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, mewacanakan sistem pemilu campuran yang diterapkan Jerman untuk diadopsi di Indonesia. Bambang menilai, sistem ini akan meningkatkan kualitas parlemen karena memberikan ruang bagi partai untuk menempatkan kader-kader terbaik yang tak berkantong tebal …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan, mengemukakan tujuh fakta mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hak pilih pada Pemilu 2019. Fakta ini dikemukakan Viryan pada diskusi “Mengurai Kisruh DPT dalam Pemilu 2019” yang diadakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilihan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI konsisten menaati ketentuan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan Mahkamah Agung (MA), dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dipatuhi secara bersamaan dengan mengirimkan surat kepada …

Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Superiadi, dilaporkan oleh ketua dan dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Superiadi ketahuan membuat proposal bantuan dana pelantikan anggota pengawas desa/kelurahan dan …

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Sigit Pamungkas, menceritakan adanya penambahan diksi media sosial atau medsos di dalam Undang-Undang (UU) tentang Pemilu. Jika pada UU No.8/2012 tak ada diksi media sosial, di UU No.7/2017 diksi media sosial …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyarie, mengatakan bahwa pada prinsipnya, semua disabilitas termasuk disabilitas mental didata ke dalam daftar pemilih. Namun, bagi disabilitas mental yang pada saat pendataan sedang “tak sehat”, maka pendataan dilakukan dengan bertanya kepada keluarga, …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menegaskan bahwa hak pilih warga negara berhak pilih dengan disabilitas psikososial wajib dijamin oleh negara dan penyelenggara pemilu. Di Undang-Undang (UU) Pemilu, syarat untuk terdata sebagai pemilih hanya berusia 17 …