Kliping Berita

Perintah Mahkamah Konstitusi untuk menggelar pemungutan suara ulang di empat tempat pemungutan suara di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, siap dilaksanakan pada Kamis (8/4/2021). Kebutuhan anggaran bagi Badan Pengawas Pemilu Teluk Wondama yang sempat terkendala telah dipenuhi pemerintah daerah setempat. …

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu meminta pemerintah daerah segera memberikan tambahan anggaran untuk pembiayaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah 2020. Pasalnya, keterlambatan pemenuhan anggaran berpotensi mengganggu tahapan pelaksanaan PSU. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi …

Pemerintah daerah harus memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah 2020. Komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran sangat menentukan kelancaran terselenggaranya pemungutan suara ulang agar seluruh tahapan pilkada bisa tuntas. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) …

Sebanyak tujuh daerah dari 15 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang masih kekurangan anggaran. Komisi Pemilihan Umum daerah terus melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengajukan usulan anggaran yang bisa segera dicairkan. …

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu perlu segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020. Selain melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sesuai putusan MK, ada sejumlah ketentuan teknis yang perlu direvisi seusai …

Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo-Yakob Waremba. Tak hanya itu, pemungutan suara ulang harus dilakukan dalam jangka waktu 90 hari sejak putusan dibacakan tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 4 tersebut. Melalui …

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang. Atas putusan tersebut, KPU kini tengah membahas secara komprehensif terkait kesiapan berbagai aspek, termasuk kesiapan anggaran. Anggota KPU, I …

Persoalan daftar pemilih yang kerap dijumpai di pemilu ataupun pemilihan kepala daerah dinilai berakar pada data kependudukan yang belum tercatat dengan baik. Karena itu, penyusunan daftar pemilih tak bisa lagi hanya bertumpu pada data kependudukan dan dilakukan secara periodik atau …

Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/2/2021) memutus 10 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari pemohon sengketa cenderung lemah dalam aspek pembuktian, sehingga permohonannya ditolak. Hal ini dianggap akibat pasangan calon baru menyiapkan saksi dan bukti setelah kalah …

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 menjadi sebuah keniscayaan. Teknologi informasi mampu mempermudah dan meringankan beban penyelenggara dalam melaksanakan pemilu yang kompleks. Namun, pemanfaatannya perlu mendapatkan payung hukum yang kuat agar tidak melanggar …