Kliping Berita

Keinginan Komisi Pemilihan Umum untuk melarang mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan kepala daerah menemui ganjalan. Komisi II DPR menolak norma itu masuk di Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan karena larangan tak diatur di undang-undang. Namun, penolakan ini bakal …

Kekhawatiran adanya kesulitan diperkirakan dialami sebagian kepala daerah yang akan terpilih saat Pilkada 2020. Masa jabatan yang relatif singkat karena kurang dari lima tahun berpotensi menjadi kendala bagi mereka memenuhi program sesuai janji kampanye. Hal ini menyusul tak satu pun …

Langkah cepat guna merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai perlu segera dilakukan. Tanpa revisi, legitimasi Pilkada dipertaruhkan. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan DPR untuk menyelesaikannya sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Pelaksana Tugas Direktur …

Total anggaran yang disepakati 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 2020 hampir mencapai Rp 10 triliun. Padahal, prinsip efisiensi perlu selalu diutamakan untuk mewujudkan pilkada yang ideal, yakni berbiaya rendah. Hingga Selasa (5/11/2019) siang, berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum …

Sentimen personal kepala daerah dengan Komisi Pemilihan Umum disebut menjadi salah satu penyebab lambatnya penyusunan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Ini merupakan tindakan yang tidak elok dan bentuk kemunduran demokrasi. Berdasarkan catatan Komisi …

Usulan agar aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota legislatif tak harus mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dinilai sebagai sebuah kemunduran yang nyata. Wacana ini dilontarkan Kementerian Dalam Negeri terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Pendiri Network for Democracy and …

Waktu yang terbatas pada saat merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pemilihan Kepala Daerah  yang di antaranya berisikan harapan publik untuk menyertakan pula aturan larangan bagi mantan narapidan koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dinilai riskan atau sulit. Hal …

Penggantian sejumlah calon anggota legislatif oleh sebagian partai politik menjelang penetapan anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 2019 dinilai mengkhianati sistem pemilu proporsional terbuka. Partai politik dianggap tidak siap dan bahkan cenderung menjadi sumber persoalan serius dalam  proses konsolidasi demokrasi …

Aturan teknis bisa didesain mengetatkan pencalonan eks narapidana di pilkada. KPU perlu mendetailkan tata cara pengumuman status eks napi yang maju di pilkada. Selain menanti putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan pengaturan jeda pencalonan 10 tahun bagi eks narapidana, pengetatan syarat …

Penambahan anggota koalisi pemerintah yang akan terjadi dalam pemerintahan mendatang berpotensi membawa Indonesia masuk dalam konsep negara integralistik atau kekeluargaan. Jika benar ini yang terjadi, ancaman Indonesia menjadi negara otoriter akan menguat. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertema ”Mencermati …