Kliping Berita

BATU, KOMPAS — Dari 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, masih ada 16 pemerintah daerah yang belum menyepakati naskah perjanjian hibah daerah. Pemerintah daerah yang belum menyepakati NPHD adalah 1 provinsi dan 15 kabupaten/kota di Papua. Komisioner …

JAKARTA, KOMPAS — Belum tuntasnya penganggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 salah satunya disebabkan beda persepsi dana kampanye antara pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum di daerah. Masih ada beberapa pemerintah daerah yang menganggap pembiayaan kampanye seluruhnya ditanggung peserta …

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik serta tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2019 dalam waktu dekat akan diundangkan. Komisi Pemilihan Umum akan mengumpulkan partai politik untuk menjelaskan prosedur pendaftaran dan verifikasi parpol. Draf kedua …

JAKARTA, KOMPAS — Demokrasi, yang menghendaki penyebaran kekuasaan negara dalam masyarakat luas, ternyata di Indonesia hidup dalam sistem politik yang masih bersifat oligarki atau kondisi di mana jabatan publik dan kekayaan negara hanya dikuasai sebagian kecil masyarakat. Pemilu, sebagai salah satu …

JAKARTA – Bursa pendaftaran verifikasi partai politik untuk Pemilihan Umum 2019 akan dimulai September ini. Komisi Pemilihan Umum kini tengah menggodok perangkat peraturannya. “Minggu lalu, kami sudah rapat dengar pendapat dengan DPR,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra, saat dihubungi, …

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten dan kota di daerah-daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 hampir semuanya terbentuk. Pemerintah daerah diharapkan segera menyediakan dukungan tenaga sekretariat, kantor, serta anggaran karena tidak lagi ada alasan untuk …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewajiban melaporkan hoaks atau informasi palsu terkait pemilihan kepala daerah serentak kepada penegak hukum. Hal ini diharapkan bisa mengendalikan penyebarluasan hoaks demi kepentingan elektoral yang berpotensi merusak kohesi sosial. Dalam dokumen kesimpulan Rapat …

JAKARTA, KOMPAS — Usulan adanya bantuan keuangan rutin untuk partai politik yang berbeda dari dana bantuan keuangan dari pemerintah bukan sikap resmi DPR. Namun, DPR menilai bantuan keuangan ke partai politik yang besarnya Rp 1.000 untuk setiap suara yang diperoleh pada …

Syarat yang Diajukan KPK Diabaikan JAKARTA, KOMPAS — Setelah pemerintah setuju menaikkan besar bantuan keuangan untuk partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 untuk setiap suara yang diperoleh pada pemilu legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengusulkan adanya dana rutin untuk …

AKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pemerintah agar memperkuat regulasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dana partai politik. Keputusan pemerintah menaikkan bantuan dana untuk partai sebesar 100 persen dinilai perlu diimbangi dengan perbaikan aturan untuk mencegah penyelewengan. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, …