Liputan Khusus

Komisi Pemilihan Umum mempunyai standar kontrol untuk menjaga kualitas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dalam melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. Standar ini pun menjadi dasar KPU DKI Jakarta untuk menjawab saran perbaikan pendaftaran pemilih dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) …

Laporan dana kampanye yang disampaikan peserta pemilu dinilai masih sekedar formalitas administrasi belaka. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan 7 Maret 2024 lalu masih …

Teknologi dan informasi menjadi salah satu instrumen transparansi dan akuntabilitas pemilu, untuk menyelenggarakan pemilu yang efektif dan efisien. Namun dalam penerapannya, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 masih memiliki beberapa catatan dalam proses rekapitulasi dan masalah transparansi. Padahal keberadaannya …

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) menilai perempuan Indonesia masih menemui banyak hambatan politik dalam pemilu 2024. Bahkan Pemilu 2024 dianggap mengalami kemunduran bagi keterwakilan perempuan melalui praktik pengaturan kebijakan KPU yang tidak mendukung afirmasi keterwakilan perempuan caleg dan tidak …

Pemilu 2024 masih menyisakan masalah bagi penyandang disabilitas, khususnya masalah pendataan pemilih penyandang disabilitas. Hal itu menimbulkan berbagai kendala administratif dan teknis dalam proses pemilu. Pada pemilu-pemilu sebelumnya partisipasi pemilih disabilitas juga seringkali terkendala masalah pendataan yang sampai saat ini …

Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai digelar, setelah sidang pembacaan putusan selama 3 hari, mulai tanggal 6, 7, 8 Juni 2024. Total seluruh perkara yang yang diregistrasi MK sebanyak 297 perkara, sebanyak 191 perkara …

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 gangguan informasi pemilu diprediksi bakal kembali meningkat. Berbeda dengan Pilpres, gangguan informasi di Pilkada memiliki kekhasan masing-masing daerah. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat sejak 2018 hingga 2023 disinformasi terkait politik terus meningkat, terutama …

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Partai Garuda terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. MA mengubah batas usia bakal calon kepala …

Menjelang Pilkada Serentak 2024 komitmen penyelenggara pemilu terhadap akses dan transparansi data pilkada dianggap penting. Hal itu berdampak pada kepercayaan publik terhadap proses dan penyelenggaraan pemilu. Terlebih Pilpres 2024 tak sedikit menyisakan permasalahan mengenai keterbukaan informasi dan penanganan disinformasi pemilu. …

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) menuai banyak kontroversi. Pasalnya pembicaraan Tingkat 1 yang dilakukan pada Senin, 13 Mei lalu, dilakukan dengan sangat tertutup, terburu-buru, dan minim partisipasi publik. Sejumlah pihak menduga hal itu …