August 8, 2024

Liputan Khusus

Teknologi Sirekap Belum Siap untuk Pilkada 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menguji coba teknologi sistem informasi rekapitulasi suara secara elektronik (Sirekap) pada 25 Agustus 2020. Hasil pemantauan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Sirekap belum siap diterapkan pada Pilkada 2020. Banyak perbaikan pada waktu yang sempit, rekapitulasi …

Read More »

Evaluasi Pencabutan Keppres Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap yakin pada putusannya yang final dan mengikat. Keppres dan semua proses panjang keadilan pemilu …

Read More »

Perkuat Pengawasan kepada Pejabat Berwenang Lebih Menjaga Netralitas ASN

Aparatur sipil negara yang melanggar netralitas pilihan pemilu salama ini lemah dalam penindakannya. Memperkuat pengawasan kepada pejabat berwenang dinilai lebih bisa menjaga netralitas ASN dan signifikan mengurangi dampak buruk pelanggaran netralitas ASN. Penindakan satu persatu individu ASN yang bersikap tidak …

Read More »

Tiga Model Peradilan Khusus Pemilu untuk Revisi UU Pemilu

Perbaikan peradilan pemilu jangan sampai kembali dilupakan dalam revisi undang-undang pemilu. Ada tiga model pilihan peradilan pemilu yang bisa diterapkan. Apapun pilihannya berkonsekuensi pada pemenuhan syarat agar perbaikan peradilan pemilu memang menghilangkan kompleksitas sehingga bisa menghasilkan kepastian dan keadilan hukum. …

Read More »

73 Bapaslon Memenuhi Jumlah Kekurangan Dukungan Perbaikan

Terdapat 203 bakal pasangan calon (bapaslon) yang menyerahkan dukungan bapaslon dari jalur perseorangan di Pilkada Serentak 2020. 2 bapaslon di Pemilihan Gubernur (Pilgub), yakni Pilgub Sumatera Barat dan Kalimantan Utara, serta 201 bapaslon bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota …

Read More »

Catatan Kritis untuk Perluasan Pilkada Asimetris

Pemilihan kepala daerah secara langsung mengalami pasang surut kritik sebagai penyeragaman keadaan daerah. Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2005 hingga kini secara serentak, sejumlah daerah punya keadaan berbeda. Ada daerah yang rentan konflik. Ada daerah yang terbebani pembiayaan. Bahkan maraknya …

Read More »

Putusan PTUN Jakarta Baik Jadi Evaluasi Perbaikan Pengadilan dan Kelembagaan Pemilu

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah pembatalan Keputusan Presiden berdasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik. Putusan PTUN Jakarta ini baik jadi evaluasi tiga lembaga …

Read More »

Pertimbangan Putusan PTUN Jakarta atas Gugatan Evi Novida

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No.82/G/2020/PTUN-JKT yang dikeluarkan untuk gugatan Evi Novida Ginting, PTUN menjelaskan empat hal, yakni kewenangan PTUN untuk mengadil gugatan, ketidakhadiran Evi sebagai teradu dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pencabutan perkara …

Read More »

Sejumlah Ketentuan Pemilu Mendukung Oligarki

Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan partisipasi pemilu tidak inklusif. Jika sejumlah ketentuan ini tak diubah, pemilu akan terus menghasilkan pemerintahan oligarkis menyerta kebijakannya yang merusak …

Read More »

PTUN Kabulkan Gugatan Perempuan Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Makassar

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD Provinsi Pemilu 2019. Putusan final PTUN ini harus ditindaklanjuti KPU Sulsel dengan mengubah keputusan, mengganti caleg nomor 1 …

Read More »