The Initial phase of the 2019 National Elections has practically begun when the Elections Commission (KPU) officially started the political party registration process on Tuesday (10/03). KPU will refer to the KPU Regulations No. 11/2007 on Registration, Verification, and Approval …
Read More »Liputan Khusus
Keterangan DPR Terkait JR Pasal 173 UU No.7/2017 di Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak terkait atas uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang menyatakan bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan sebagai …
Read More »Bawaslu Jawa Barat: Dedi Mulyadi Belum Jadi Subjek Hukum Pemilu
Rabu (4/10), Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Bawaslu Jawa Barat (Jabar) untuk melakukan kajian terkait mahar politik yang diadukan oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Bawaslu RI bahkan merekomendasikan agar Dedi dipanggil guna …
Read More »Bawaslu RI: Sipol Tak Sesuai dengan Syarat Pendaftaran di UU dan Tak Bisa Diawasi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengajukan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol yang menjadi syarat wajib bagi partai politik untuk mendaftar sebagai peserta pemilu, dinilai tak memiliki landasan hukum dan tak …
Read More »Panwas Baiknya Bantu Pelapor Penuhi Bukti Pelanggaran
Partisipasi publik yang rendah dalam melaporkan pelanggaran pemilu dinilai disebabkan oleh tiga hal, yakni sulitnya mekanisme pelaporan, jarak tempuh yang jauh ke tempat pelaporan, dan tak adanya perlindungan terhadap pelapor. Pelapor juga mesti melampirkan dua bukti pelanggaran agar laporannya dapat …
Read More »Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI divisi Hukum, Hasyim Asy’ari, menjabarkan mekanisme pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Untuk mendaftar, Pimpinan partai politik tingkat pusat menyerahkan surat pendaftaran dan dokumen persyaratan secara lengkap. Dokumen yang diserahkan yakni dokumen pendaftaran yang …
Read More »Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat
Kewenangan Bawaslu disebut lebih kuat dari KPK. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi …
Read More »Anggota Bawaslu NTB Dilaporkan ke DKPP Terkait Seleksi Panwas Kabupaten/Kota
Satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Khuwailid, dan dua anggota Bawaslu periode 2012-2017, Bambang Karyono dan Syamsuddin dilaporkan oleh Sri Nuryati atas dugaan perbuatan tidak berintegritas dan tidak profesional dalam seleksi calon Panitia pengawas (Panwas) …
Read More »Mengatasi Hoax dalam Pemilu
Hoax ada sejak dulu dan berdampak luas salah satunya di konteks pemilu. Publikasi hoax dengan frekuensi tinggi diprediksi akan berulang di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Karakter daerah dengan pengguna telepon pintar yang tinggi seperti DKI Jakarta akan menentukan besar …
Read More »Simulasi Metode Sampel Acak Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Pada kegiatan penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD), KPU menerangkan simulasi penggunaan metode sampel acak dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik …
Read More »