Liputan Khusus

Indonesia telah selesai menentukan sistem pemilihan presiden (pilpres). Pasalnya, Undang-Undang Dasar (UUD) telah menjelaskan secara gamblang persyaratan dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A menjelaskan sebagai berikut. Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dipilih secara …

Awal tahun 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No.14/2013 tentang pemilu serentak. Putusan tersebut hadir sebagai jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Effendi Ghazali terhadap tafsir Pasal 22 E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam Putusan, MK menyatakan bahwa pemilihan presiden …

The draft for the new Elections Law has been completed by the Parliament’s Special Comittee for the Elections Law Bill. Both members of the Committee and executive government have agreed on many issues, save for five crucial issues regarding election …

Pada draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 10 Juni 2017, ada 74 pasal yang memuat ketentuan hukum pidana. Bahkan, beberapa pengaturan sanksi pidana baru dikeluarkan. Beberapa pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana untuk penyelenggara pemilu dan peserta pemilu antara lain sebagai …

Having covering the discussions process of the Elections Law Bill since November, I can surely say that the contents of the Bill are not progressive enough to accommodate the interests of the people they should have prioritize. None of the …

Batasan sumbangan dana kampanye untuk pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditingkatkan. Argumentasinya yakni untuk menertibkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang selama ini dianggap tidak masuk akal. “LPSDK itu dibikin semaunya, …

Jokowi sibuk membangun infrastruktur fisik tapi melupakan pemilu sebagai infrastruktur mendasar dalam demokrasi. Ini dapat dilihat dari tiga kesalahan Jokowi dalam pembahasan RUU Pemilu: tak tepat waktu, tak paham politik kepemiluan, dan tak punya strategi memperjuangkan pilihan politiknya di DPR. …

The electoral process needs to be re-formulated so that it can minimize the role of state in it. There is a prevalent misconception among policy makers in Indonesia that they think they should pass more laws in order to improve …

On Monday, June 12th 2017, based on the Executive Order No.75/P of 2017, President Joko Widodo inaugurates seven members of the Election Management Bodies Honor Council (DKPP) for the 2017-2022 period at the National Palace, Jakarta. Those seven DKPP members …

Jumlah penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga TPS disesuaikan. Beban berat pemilu serentak jadi dalih.  Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu DPR dan Pemerintah menyepakati penyesuaian jumlah anggota dan sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu …