Sebagai lembaga negara pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan melekat dalam hal pengawasan seluruh tahapan pemilu. Fakta di lapangan, kewenangan pengawasan belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Seiring catatan kewenangan tersebut, Bawaslu juga memiliki kewenangan sebagai kuasi peradilan. …
Read More »Opini
Quo Vadis Bawaslu
Transformasi yang paling krusial yang dilakukan pembentuk undangundang terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah penambahan fungsi adjudikasi. Penambahan kewenangan ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar lembaga pemberi rekomendasi, melainkan pula sebagai pemutus perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang …
Read More »Menata Pemilu Serentak 2024
Komisi Pemilihan Umum berencana mengubah jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Ketua KPU, Ilham Saputra menjelaskan, karena pilkada serentak di seluruh daerah juga diselenggarakan pada 2024, pemilu presiden dan pemilu legislatif akan dimajukan jadwal pemungutan suaranya. Bulan Februari atau Maret jadi …
Read More »Siklus Abadi Politik Uang
Tidak dapat dipungkiri, praktik politik uang menjadi masalah klasik pemilu Indonesia. Semakin suram manakala, patologi demokrasi ini terjadi secara dua arah. Politik uang terjadi bukan hanya berasal dari kandidat kepada pemilih, tetapi pemilih sudah menjajakan suaranya untuk dijual kepada kandidat. …
Read More »Menggabungkan Lima Surat Suara Pemilu Serentak
Menata ulang desain surat suara menjadi salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Surat suara merupakan perangkat utama dalam pemilu yang berfungsi untuk menghubungkan pemilih dengan para wakilnya di partai politik. The Electoral Knowledge …
Read More »Tiga Masalah Menggeser Jadwal Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan perubahan jadwal pemungutan suara pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024. Dalam diskusi virtual (30/5), Ketua KPU mengatakan, Hari H pesta demokrasi 21 April 2024 perlu diubah menjadi 21 Februari 2024. Penggeseran jadwal bertujuan agar …
Read More »Membumikan Pengawasan Partisipatif
Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan Pemilu adalah prasyarat penting dalam Pemilu, agar hasil dari pelaksanaan pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional dari seluruh rakyat. Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk melakukan pengawasan pemilu menjadi penting. Pengawasan Pemilu perlu dilakukan untuk menjamin …
Read More »Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024
Pemilu 2019 mencatatkan sejarah penting dalam demokrasi Republik Indonesia. Pemilu presiden-wakil presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu DPRD kabupaten/kota, diselenggarakan serentak pada satu hari pemungutan suara. Lengkap dengan kompleksitasnya, Pemilu 2019 berhasil sebagai cara damai mengakhiri …
Read More »Menyoal Sistem Penegakan Hukum Politik Uang
Fenomena politik uang menyebar sangat cepat dan menggejala hampir di seluruh wiayah Indonesia. Menjelang pemilu, politik uang dapat dilihat pada berbagai level pemilihan, mulai dari Pilpres, Pileg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, Pilkada, hingga Pemilihan Kepala Desa. Praktik politik …
Read More »Urgensi Revisi UU Pemilu
Rapat Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 pada 24 Mei 2021 sedikit banyak menyadarkan kita bahwa ada kebutuhan mengubah undang-undang pemilu. Bisa dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) seperti halnya yang disinggung salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakat (DPR) …
Read More »