Jumlah wilayah pilkada dengan pasangan calon (paslon) tunggal di 2018 bertambah dari 13 menjadi 15. Dua daerah, yakni Kabupaten Puncak dan Kabupaten Bone, menjadi daerah dengan paslon tunggal ke-14 dan ke-15 setelah Kota Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Tapin, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Bone, Kabupaten Memberamo …

“Makahmah Konstitusi (MK) legalkan Dinasti Politik, Awal pengalihan bentuk negara Republik pada bentuk negara Kerajaan. Mastinya lembaga hokum tertinggi tidak semenang legalkan tanpa study kelayakan. Dinasti Politik menuju gerbang penderitaan rakyat kecil juga akan kembali pada kehidupan masyarakat Indonesia pada jaman orde baru yang dianggap penuh dengan kekerasan terhadap masyarakat serta kekuasan otoriter.” Ketika makahmah konstitusi (MK) melegalkan politik dinasti …

Debat konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).  Beberapa permohonan yang menginginkan agar ambang batas pencalonan presiden dibatalkan dalam pelaksanaan pemilu serentak ditolak oleh MK. Sebagai sebuah putusan lembaga peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, putusan ini tentu harus dihormati. Apalagi putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir, yang sifat putusanya mengikat dan berlaku umum (erga omnes). …

Saya ingin membuka tulisan ini dengan canda Presiden Joko Widodo pada acara CEO Forum ASEAN-Australia Special Summit 2018 di Sydney, 17 Maret 2018 lalu: “Kita politisi harus berkompetisi dengan Netflix untuk mencuri perhatian Anda-anda. Kita politisi tidak punya pilihan selain mengubah politik menjadi reality-TV. Jika tidak, Anda sekalian akan nonton House of Cards dan Stranger Things.” Presiden kita menggunakan budaya pop yang millennial-friendly dalam pidato resminya. …

Jika pertanyaan “siapa yang berwenang menurunkan baliho atau spanduk pasangan calon kepala daerah ?” dilontarkan kepada masyarakat luas maka hampir Sembilan puluh persen jawabannya ialah Pengawas Pemilu. Mereka tidak sepenuhnya salah, tetapi apakah hanya wewenang Panwaslu semata ?, atau ada keterlibatan lembaga lain juga ?. Pola pikir yang berkembang di masyarakat inilah yang terkadang turut mempengaruhi pemikiran penyelenggara Pemilu yaitu …

Agenda politik hilang dalam 8 Tuntutan Perempuan kepada Pemerintah dalam Womens March 2018 menyambut Hari Perempuan Internasional. Tahun sebelumnya Tuntutan Nomor 6 berbunyi, “Menuntut pemerintah dan partai politik meningkatkan keterwakilan perempuan dan keterlibatan perempuan di bidang politik”. Sayangnya, tuntutan yang menghubungkan politik kultural dan struktural ini malah tak ada di 2018 sebagai tahun politik lokal yang juga menghubungkan tahun politik …

Pemilihan umum adalah instrumen politik paling sahih dalam Negara demokrasi. Pemilu bahkan dinilai sebagai manifestasi kedaulatan masyarakat dalam rangka melakukan rekrutmen kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Maka dari itu, penyelenggaraan Pemilu sudah seharusnya bersifat inklusif terhadap seluruh elemen masyarakat. Gagasan Pemilu sebenarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang berlangsung di dunia ketiga, sekaligus sebagai upaya lain …

Pilkada Serentak 2018 setidaknya akan diikuti oleh 8,85 persen perempuan. Ada 101 perempuan dari 1140 pendaftar bakal calon kepala daerah. Sebagaimana data pada infopemilu.kpu.go.id per Selasa (20/2), dari 101 perempuan tersebut; 92 calon memenuhi syarat, 6 calon tidak memenuhi syarat, serta 3 calon belum ditetapkan. Angka ini meningkat (meski tak signifikan) jika dibandingkan dengan partisipasi perempuan yang hanya mencapai 7.47 …

Bagi bangsa Indonesia, demokrasi masih menjadi sistem terbaik dalam menjalankan roda pemerintahan. Rakyat Indonesia masih mempercayai dan meyakini demokrasi sebagai jalan terbaik ketimbang oligarki, tirani maupun otoritarianisme yang cenderung tertutup, sewenang-wenang dan menindas rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tagar ‘Darurat Demokrasi’ ketika jalannya demokrasi dijegal oleh setiap kebijakan pemerintah. Sejatinya jika kita berbicara demokrasi tidak terlepas dari gagasan dua …

Pada tingkatan yang paling dasar, makna pemilihan umum adalah proses mengkonversi suara menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat. Untuk pemilihan presiden, karena hanya tersedia satu kursi atau satu pasangan calon, wilayah pemilihannya adalah negara. Namun untuk pemilihan legislatif yang memilih puluhan bahkan ratusan anggota legislatif, wilayah pemilihannya harus dibatasi dalam daerah pemilihan. Daerah pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil …