Pada Juni 2018, kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] serentak di 171 daerah, dan pada saat yang bersamaan menjalani proses politik menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada tahun 2019. Politik elektoral ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada warga pemilih (citizen voters) untuk menagih akuntabilitas dari para wakil dan pemimpinnya, namun juga peluang untuk memprkokoh pelembagaan demokrasi di Indonesia. …

Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu telah terbukti selalu sukses menyelenggarakan pemilihan umum dalam berbagai event pelaksanaan demokrasi baik di tingkat daerah maupun secara nasional. Dengan tingkat kompleksitas prosedural dan elektoral yang sangat crowded dibandingkan dengan negara-negara demokrasi yang besar seperti Amerika dan India, dalam hal ini KPU dan Bawaslu perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Akan tetapi sukses penyelenggaraan pemilu tentu saja tidak …

Kualitas penyelenggaraan Pemilu sedang dirundung masalah serius. Masih ada tiga Provinsi yang belum menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2018. Masalah daftar pemilih mendesak untuk segera diselesaikan karena bisa berdampak negatif terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Pasalnya, daftar pemilih tetap pada Pilkada 2018 akan menjadi basis bagi penyusunan daftar pemilih sementara Pemilu 2019. Hingga kini, berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu …

Kegiatan pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 berlangsung dari tanggal 17 April sampai dengan 17 Mei 2018. Dalam rentang waktu tersebut, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) harus melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah. Cerita duka tentang Pantarlih yang bertugas di wilayah pemukiman penduduk, sudah viral di media sosial. Dimana, jangankan pintu rumah, pintu gerbang atau pintu pagar pun enggan dibuka …

Konstitusi mengamanahkan penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sejarah Panjang pelaksanaan pemilu di Indonesia memberikan pelajaran penting bagaimana agar setiap pemilu terus berjalan sesuai khittahnya. Asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatas adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi, sebagai bentuk jaminan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan rakyat bisa berjalan …

Banyak orang mengatakan,  pemilihan kepala daerah itu mahal. Para calon kepala daerah, politisi, hingga penggiat pemilu, mengatakan, pilkada mahal lebih dikarenakan biaya kampanye. Sebut saja pembiayaan soal kampanye: spanduk, pamflet, pin, brosur konsumsi saat dialog dengan warga, mengganti ongkos warga, hingga membayar saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semua dilakukan untuk menaikan elektabilitas dan menjaga suara. Saya justru tidak sependapat …

Lima partai politik yang memiliki kursi di DPR sudah menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden petahana Joko Widodo. Dukungan lima partai politik ini diikuti dengan wacana memasangkan Joko Widodo dengan Prabowo Subinato, kompetitornya pada Pemilu Presiden 2014. Jika ini terjadi, tentu saja tidak ada lagi lawan tanding yang mampu mendekati elektabilitas Joko Widodo. Karena, selama ini, satu-satunya sosok yang mampu …

“Ini tahun politik!” kata para pegiat pemilu yang wajahnya sering muncul di layar kaca dan namanya muncul di koran-koran ibu kota. Benar tahun politik. Puluhan acara bertopik “Mencari Pemimpin 2019” menjamur di waktu utama atau prime time. Para presenter yang (harus) berpenampilan menarik mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang persis dari satu acara ke acara lain, seperti “Menurut Anda, apakah Prabowo akan mencalonkan …

Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang demokratis. Mengukur demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, harus mengacu pada standar Internasional pemilu demokratis yang berjumlah 15 point. Standar tersebut merupakan batasan minimal yang harus terpenuhi agar sebuah penyelenggaraan Pemilu disuatu negara termasuk Indonesia bisa dianggap demokratis. Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat pada nyatanya …

PILKADA 2018 hanya diikuti oleh 8.85 persen perempuan calon kepala daerah. Ada 101 perempuan dari 1140 pendaftar. Berdasarkan riset Perludem, angka ini meningkat, meski tak signifikan, jika dibandingkan dengan partisipasi perempuan yang hanya mencapai 7.47 persen di Pilkada 2015 dan 7.17 persen di Pilkada 2017. Mereka berlatar belakang kader partai, mantan legislator, petahana, dan mempunyai jaringan kekerabatan dengan elite. Empat …