Hari-hari ini dan beberapa minggu ke depan adalah waktu yang sangat krusial dalam tahapan kampanye Pilkada 2020. Sebab, dalam rentang waktu dua minggu ke depan iklan kampanye di media sosial itu baru diperbolehkan, meskipun iklan kampanye itu sudah banyak beredar sebelum waktu yang ditentukan. Selain iklan kampanye, metode kampanye lain juga akan kian gencar seiring makin dekatnya hari pemungutan suara …

Pilkada Surabaya 2010 adalah awal mula munculnya aturan yang memperbolehkan adanya pasangan calon tunggal dalam Pilkada. Pasangan calon saat itu sepertinya tidak punya lawan. Entah dalam rangka memboikot atau takut kalah, tidak ada pihak lain yang mau mencalonkan untuk melawan pasangan calon tunggal yang ada. Sekelompok pegiat Pemilu melakukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini membuahkan hasil. Dalam …

Buruknya peforma Pemerintah dalam penanganan Covid-19, berimbas pada banyak hal, termasuk pagelaran Pilkada Serentak 2020, sebagai pesta politik terpenting tahun ini. Publik cemas, terutama melihat banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan paslon pada tahapan pendaftaran calon dengan arak-arakan kerumunan masssa, yang menjadi mangsa empuk bagi virus ini. Ditambah lagi, tiga komisioner KPU dan lebih dari 60 orang bapaslon terkonfirmasi positif …

Kota Tangerang Selatan merupakan satu dari 270 yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Benyamin Davnie-Pilar Saga (diusung Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan), Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya), serta Siti Nur Azizah Ma’ruf-Ruhamaben (Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera) jadi tiga pasangan calon. Semuanya dari jalur partai politik. Asumsinya, partai politik merupakan organisasi yang …

Partisipasi pemilih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember mendatang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 21 September 2020, Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu menyepakati pemungutan suara pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Salah satu poin kesepakatan dalam RDP tersebut adalah mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dengan merevisi PKPU No.10/2020. Dalam Pilkada …

Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum masih melalui proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu isu klasik yang belum disepakati adalah ambang batas parlemen. Salah satu variabel sistem pemilu ini berpengaruh terhadap berhak atau tidaknya partai politik mendapatkan kursi parlemen. Kegunaan ambang batas parlemen di pemilu adalah sebagai syarat jumlah perolehan suara minimal yang harus didapatkan partai politik peserta pemilu …

Pilkada serentak merupakan model baru pemilihan kepala daerah yang menitikberatkan pada proses pilkada secara serentak di tiap daerah secara periodik. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 2015 melalui UU 8/2015, dengan tujuan penyelenggaraan pilkada yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada kerja sama yang baik antar partai politik di daerah sehingga menghasilkan soliditas politik daerah untuk demokrasi yang berkeadaban (Kumolo, 2015). …

Tahapan Pilkada 2020 memasuki masa kampanye. Waktunya dari 26 September hingga 5 Desember 2020. Sebelumnya, pada 23 dan 24 September Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pengundian nomor urut. Sebagian daerah masih menunda penetapan karena adanya calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkena COVID-19. Data KPU per 16 September 2020 sebanyak …

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 21 September 2020, Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu menyepakati pemungutan suara pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Salah satu poin kesepakatan dalam RDP tersebut adalah mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dengan merevisi PKPU No.10/2020. Dalam merevisi PKPU tersebut, salah satunya menekankan pengaturan rekapitulasi hasil penghitungan melalui rekapitulasi elektronik (e-rekap). Pertanyaannya, …

92% peserta pilkada dibiayai oleh cukong, demikian statmen Menko Polhukam Mahfud MD di media yang terbit pertengahan bulan September 2020. Seorang tokoh publik yang memiliki disiplin keilmuan dan jabatan strategis tentu tak akan sembarangan melempar data ke tengah publik. Persentase sebanyak itu menandakan hampir seluruh peserta pilkada dibiayai oleh cukong politik dan hanya 8% dari peserta pilkada yang bersumber dari …