Misi utama saya menuliskan artikel ini, yaitu mengabarkan kepada khalayak agar tidak perlu lagi khawatir untuk Pilkada Serentak 2024. Andaikata terjadi pelanggaran atas hasil suara, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sudah ada saluran hukumnya. Mahkamah Konstitusi telah mempermanenkan dirinya sebagai “single court” yang akan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kedudukannya itu, tidak lagi bersifat sementara atau transisional sampai dibentuknya …

Seiring berjalannya tahapan Pemilu 2024, masyarakat kembali ramai membicarakan isu “koruptor nyaleg” sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebelumnya, pada Pemilu 2019, isu ini ramai setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU 20/2018 yang melarang mantan terpidana koruptor mencalonkan di pemilu. Kini, melalui PKPU 3/2022, KPU tidak melarang mantan terpidana koruptor untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019, KPU …

Komisi Pemilihan Umum 2022-2027 jadi bagian yang menentukan kualitas proses dan hasil Pemilu 2024. Para anggota KPU, harus mampu mengasilkan sejumlah kebijakan penyelenggaraan Pemilu yang dibutuhkan guna mengatasi berbagai tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang amat kompleks. Sebelum kita jauh membahas tantangan dari KPU itu sendiri, setidaknya kita harus mengetahui apa tugas dari KPU. Tugas dari KPU sendiri telah dijelaskan dalam …

Ada 101 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022. 76 Bupati, 18 Walikota, dan 7 Gubernur ini merupakan kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2017. Semuanya berakhir lebih awal masa jabatannya dari jadwal pungut hitung tahun 2024. Artinya penjabat sementara akan menjabat selama dua tahun lebih hingga masa pelantikan penjabat baru hasil Pilkada Serentak 2024. Ada pula …

Meskipun penundaan pemilu masih sekedar wacana, akan tetapi belum ada kepastian konkret yang menjamin penolakannya. Malahan, terus bergulir semakin kencang kian harinya. Padahal, gagasan ini merupakan gagasan berbahaya yang berpotensi mengangkangi konstitusi dan mengingkari kedaulatan rakyat. Yang perlu disadari, jalan menuju penundaan pemilu bukanlah perkara mudah. Jalur yang ditempuh untuk merealisasikan wacana ini masih sangatlah panjang dan haruslah melalui pintu …

Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Frasa demokratis kemudian diterjemahkan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau Pilkada. Akan tetapi, di …

Tok! Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Pemerintah, Komisi Pemiihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif yaitu Calon Presiden dan Calon Wakil Prsiden pada 14 Februari 2024. Lembaga-lembaga survei secara rutin menunjukkan hasil surveinya mengenai elektabilitas tokoh-tokoh bangsa yang dipersiapkan untuk menggantikan Presiden 2 periode yaitu Joko Widodo. Partai politik mulai melakukan kerja-kerja politik …

Wacana kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) melalui APBN/APBD telah menjadi isu hangat dalam diskursus kepartaian di Indonesia. Terakhir, Kemendagri telah mengajukan peningkatan dana Banparpol dalam tahun anggaran 2022. Alasannya, untuk menguatkan konsistensi negara dalam melakukan reformasi kelembagaan partai di Indonesia. Berbagai respons publik menghampiri isu ini, baik tanggapan positif maupun negatif. Tanggapan positif berpijak pada keyakinan bahwa Banparpol dapat …

Senin, 24 Januari 2022, Komisi II DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, telah menyepakati tanggal Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024. Yang mana Pemilu dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024 dan Pemilihan dilaksanakan pada 27 November 2024. Namun belakangan ramai-ramai Partai Politik (PKB, PAN dan Partai Golkar) kembali mewacanakan penundaan Pemilu 2024, sungguh ini sebuah ironi dalam demokrasi kita. Dengan …

Salah satu tantangan besar yang semakin hari semakin nyata dihadapi umat manusia adalah perubahan iklim. Arus demokrasi dunia ternyata tidak mampu merangkul hak alam untuk tetap lestari dan hijau. Di Indonesia, Reformasi yang memuat misi kemanusiaan dan keadilan dengan pemilu berkalanya ternyata tidak banyak menghasilkan kebijakan yang berpihak pada alam. Atas nama ekonomi, ekologi luluh lantah dieksploitasi habis-habisan. Literasi perubahan …