August 8, 2024

Opini

Paradoks Pemilu Serentak Indonesia

Pemilu serentak (concurrent elections) bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Tapi, sistem kepemiluan yang dituang dalam UU No.7/2017 menjadi paradoks. Keinginan agar pencalonan presiden atau keterpilihan presiden mutlak menjadi milik rakyat sebagai pemilih menjadi jauh panggang dari api. Secara teknis, pemilu …

Read More »

Pemilu Jangan Sering-Sering

Pilkada Jakarta 2017 menyisakan banyak perasaan tidak enak. Dimulai ketika Ahok “terpeleset lidah” menyebut-nyebut surat Al Maidah ayat 51. Umat Islam tersinggung, lalu marah-marah, sampai sekarang. Kontestasi pemilu Jakarta kemudian diwarnai sentimen ras dan agama yang sengit. Bahkan ketika Ahok …

Read More »

Mempresentasikan Metode Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu saat ini terus mengalami penyempurnaan dalam perbaikan sejumlah regulasi. Ke depannya, ini menjadi aspek yang berpotensi untuk mendorong Bawaslu menjadi sebuah …

Read More »

Dana Kampanye dan Perlawanan terhadap Oligarki, Berharap pada Visible Hands Penegakan Hukum Pemilu

Politisi Amerika Serikat, Jesse Unruh, melontarkan satu ungkapan menarik, yakni “Money is the mother’s milk of politics”. Uang adalah ibu susu politik. Uang, di dalam politik, ibarat susu dengan kandungan zat berbahaya yang harus dibersihkan, atau paling tidak dikembangkan di …

Read More »

Mempertanyakan Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Salah satu asas penyelenggaraan Pemilu adalah efisiensi. Berkaitan dengan hal itu, maka sudah sepatutnya seluruh penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan asas efisien. Mengutip pernyataan Harrington Emerson, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output …

Read More »

Problem dan Tantangan Bawaslu Pasca-UU Pemilu

Setelah melalui dinamika yang cukup panjang sejak dibentuknya pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu pada 28 Oktober 2016, akhirnya RUU tersebut baru dapat disahkan secara aklamasi pada tanggal 21 Juli 2017 dalam rapat paripurna DPR-RI meski rapat tersebut masih diwarnai dengan aksi …

Read More »

Populisme dan Kegagalan Membangun Kaum Demokrat

“Demokrasi tanpa demos yang mestinya didefinisikan sebagai rakyat yang memahami cara kerja demokrasi dan memahami modus untuk apa ia berdemokrasi, yang ada hanyalah kratos oleh kelompok ekslusif yang menggunakan paham demokrasi sebagai dalil yang dinilai konstitusional.”   Ada tiga hal …

Read More »

Shame On You Jokowi

Keinginan Presiden Joko Widodo menerapkan ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang Pemilu mengingatkan saya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di konteks undang-undang pilkada tak langsung. Di akhir masa jabatan SBY, presiden kelima Indonesia ini membiarkan nafsu Partai Demokrat mempertahankan kekuasaan …

Read More »

Paradoks Demokrasi RUU Pemilu

Pemilu merupakan satu-satunya jalan mencapai kekuasaan demokrasi tapi undang-undangnya makin menutup kebebasan politik. Partisipasi tiap warga adalah pembeda utama demokrasi dengan krasi lainnya, namun kenyataanya kesepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah menutup kontestasi kekuasaan 2019-2024. Syarat usia minimal …

Read More »

RUU Pemilu Tak Progresif, Suara Masyarakat Sipil Tak Diakomodasi

Mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sejak November 2016, sulit untuk mengatakan bahwa Panitia khusus (Pansus) telah mengakomodasi aspirasi pihak-pihak yang diundangnya pada rapat dengar pendapat (RDP). Pasalnya, dari belasan kelompok yang menyuarakan aspirasi—mulai dari kelompok perempuan, kelompok disabilitas, partai-partai …

Read More »