Maret 28, 2024
iden

Wawancara

TITI ANGGRAINI: Penting Menjaga Marwah Penyelenggara Pemilu dalam Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu

Uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 3 sampai 4 April 2017 ini merupakan tahap akhir dari proses panjang seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022. Sejak tahap yang dilakukan Tim Seleksi, kemandirian penyelenggara pemilu menjadi hal yang paling ditekankan. …

Read More »

Rukka Sombolinggi: Musyawarah Mufakat Masyarakat Adat Bisa Seiring dengan Pemilu

Kongres Masyarakat Adat Nusantara V yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kampong Tanjung Gusta, Deli Serdang, Sumatera Utara menyertakan isu kepemiluan. Merujuk Sarasehan Politik Elektoral sebagai bagian acara Kongres, setidaknya ada dua tujuan yang berkaitan langsung dengan pemilu. …

Read More »

Titi Anggraini: Kampanye dan Cuti Mestinya Berlaku di Putaran 2

Putaran 2 Pilkada DKI Jakarta memunculkan pertanyaan, apakah ada tahap kampanye? Dan dalam kampanye itu apakah petahana harus cuti? Merujuk UU Pilkada dan Peraturan KPU, pertanyaan itu sudah terjawab. Pasal 36 ayat (3) PKPU No.6/2016, kampanye merupakan salah satu tahapan …

Read More »

Fadli Ramdhanil: Penggunaan Teknologi Pemilu Harus dari Kebutuhan Penyelenggara, Bukan Cuma DPR

Salah satu pandangan Komisi II DPR, anggota KPU 2017-2022 berkomitmen menerapkan teknis pemilihan elektronik (e-voting) dalam Pemilu Serentak 2019. Pandangan ini dihubungkan uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai tahap akhir keterpilihan anggota KPU. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi …

Read More »

Khoirunnisa Nur Agustyati: Gabungkan UU Pilpres dan Pileg Tanpa Ubah Substansinya

Dinamika perumusan undang-undang pemilu kembali berkutat pada isu sistem pemilu. Pembahasannya pun berulang soal, proporsional tertutup atau terbuka. Padahal persoalan sistem pemilu merupakan satu aspek kepemiluan yang kompleks. Penetapan sistem apa yang dipilih sering tak tuntas menyertakan banyak variabel sistem …

Read More »

Ida Budhiati: Partai Bisa Mencegah Orang Bermasalah Hukum Mencalonkan

Dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2017, terdapat calon bermasalah hukum. Sebagian besar merupakan kasus korupsi. Ada Ahmad Marzuki, Bupati Jepara, Jawa Tengah, merupakan Tersangka dugaan penyelewengan dana bantuan partai politik 2011-2012. Lalu, Buhanuddin, Bupati Takalar, Sulawesi Selatan, Tersangka dugaan …

Read More »

Arief Budiman: Calon Tunggal Lawan Kolom Kosong Berdasar UU Pilkada

Terjadi perubahan signifikan desain surat suara pilkada bercalon tunggal di Pilkada 2015 dengan 2017. Di Pilkada 2015, surat suara menempatkan calon tunggal dengan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju”. Sedangkan di Pilkada 2017, surat suara menempatkan calon tunggal secara setera dengan …

Read More »

Veri Junaidi: Pansus RUU Pemilu Perlu Perbaiki 22 Pasal Inkonstitusional

Dalam menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, pemerintah terkesan buru-buru. Beberapa pasal masih mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menemukan 22 pasal yang inkonstitusional dan berpotensi diuji materi kembali ke MK. Pasal-pasal inkonstitusional itu ditemukan setelah KoDe …

Read More »

Julia Ikasarana: Timsel Harus Komitmen Penuhi 30% Perempuan di Penyelenggara Pemilu

Jumlah perempuan pendaftar calon penyelenggara pemilu masih saja timpang. Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017–2022 hanya diikuti oleh 28,01 persen perempuan pendaftar. Angka ini melanjutkan tren timpangnya jumlah perempuan pendaftar calon penyelenggara …

Read More »

Agus Supriyatna: KPU Banten Ingin Pilkada yang Fun dan Mendidik

Pilkada Provinsi Banten 2017 merupakan pilkada berpemilih terbanyak dari 101 daerah Pilkada Serentak 2017. Daftar pemilih per 3 November 2016 berjumlah 7.802.350. Bandingkan dengan pemilih Pilkada DKI Jakarta yang berjumlah 7.132.865. Rataan pemilih muda (usia 17 sampai 30 tahun) yang …

Read More »