Wawancara

Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Pilkada hasil revisi kedua mengatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam forum …

Syarat mundur dewan jika mencalonkan di pilkada sudah disepakati mayoritas fraksi. Tapi masih kemungkinan berubah di Paripurna DPR dalam pengesahan hasil revisi undang-undang pilkada. Pasalnya, masih saja dikaitkan syarat mundur dewan dengan syarat (hanya) cuti bagi petahana kepala daerah yang …

Fahri Hamzah merupakan salah satu anggota dewan yang berperhatian bicara perbaikan keuangan politik. Salah satu pendapatnya yang tak populer adalah tentang sumber keuangan politik. Wakil ketua DPR ini termasuk yang tidak setuju pembiayaan politik oleh uang swasta dan setuju peningkatan …

Revisi UU Pilkada kedua memunculkan penambahan kewenangan Bawaslu. Di Pilkada 2017 nanti, Bawaslu bisa memberikan sanksi administrasi, menggugurkan kepesertaan, terkait politik uang. Di satu sisi ini merupakan bentuk penguatan komitmen terhadap keadilan pemilu. Di sisi lain, ini berpotensi memunculkan persengketaan …

Konstitusi mengamanatkan bentuk sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini tetap bertahan di tengah tantangan berupa betapa sulitnya membangun koalisi dalam sistem kepartaian multipartai yang melahirkan persoalan berupa tak efektifnya pemerintahan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah pemilu yang mestinya didesain untuk kebutuhan …

Salah satu isu yang diusung dalam Revisi UU Pilkada adalah menjadikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa pencalonan. Bawaslu juga berhak memberikan sanksi administrasi kepada partai dan peserta yang melakukan politik uang. Tentu menyelesaikan sengketa bukanlah …

Penyelenggaraan Pilkada 2017 akan mengulang kesalahan prinsipil yang sama dengan Pilkada 2015. Merujuk rancangan revisi undang-undang pilkada versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pembiayaan Pilkada 2017 kembali berdasar APBD. Hal ini pun kemungkinan disetujui DPR. Sebagian berpendapat karena siklus APBN tak …

Hampir bisa dipastikan Pilakda 2017 tak bisa dibiayai APBN. Dalam rancangan revisi undang-undang pilkada dari Kementerian Dalam Negeri, pembiayaan Pilkada 2017 berasal dari APBD. Padahal keadaan keuangan daerah berbeda-beda, dan tak sedikit yang kesulitan untuk bisa membiayai pilkada. Rancangan ini …

Pengamat pemilu, Pipit Kartawidjaja merupakan satu dari sedikit orang Indonesia yang di fase awal Reformasi sudah berperhatian dengan sistem pemilu. Lelaki yang berdomisili Jerman ini masih memperhatikan pemilu Indonesia salah satunyanya dengan analisa matematika pemilu. Kolomnya soal hitung-hitungan syarat dukungan …

Dewan Perwakilan Rakyat berkeinginan menaikan syarat dukungan calon jalur perseorangan dalam revisi undang-undang pilkada. Angka perubahannya adalah dari 6,5-10% menjadi 10-15% berdasarkan daftar pemilih tetap. DPR beralasan, ingin mengembalikan besaran dukungan sebelum diubah putusan Mahkamah Konstitusi. Koordinator nasional Jaringan Pendidikan …