Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Salah satu hasil rapat terakhir antara pemerintah, partai, dan penyelenggara pemilu, adalah KPU bisa menerima pencalonan dari partai yang bersengketa jika mereka melakukan islah terbatas. Maksud islah terbatas adalah pencalonan dari partai yang terpecah bisa diterima sepanjang mereka mengusung calon …
Read More »Wawancara
Ida Budhiati: Semangat Membatasi Dinasti Politik Tidak Didukung UU
Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPU No 302/KPU/VI/2015 untuk mendefinisikan siapa yang termasuk petahana dan siapa yang tidak termasuk petahana. Tetapi SE ini kemudian mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari koalisi masyarakat sipil yang mengawal Pilkada. Dalam …
Read More »M Afifuddin: Pemilu Akses Bukan Mengistimewakan Disabilitas
Penyandang disabilitas tidak pernah meminta untuk diistimewakan dalam pemilu. Sudah menjadi kewajiban negara menjamin semua masyarakat, yang berhak memberikan suaranya, bisa dengan mudah menggunakan haknya. Sejak Pemilu 2014, istilah Pemilu Akses mulai didengungkan pegiat pemilu dan organisasi penyandang disabilitas untuk …
Read More »Mardiana Ahmad: Pemda Tidak Ingin Pakai Standar Pembiayaan KPU
Empat daerah di Sulawesi Selatan belum mencapai kesepakatan anggaran antara Komisi Pemilihan Umum Daerah dan pemerintah daerah. Sementara toleransi waktu kejelasan anggaran yang diatur oleh KPU telah lewat sejak 18 Mei lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan mensinyalir …
Read More »Jimly Asshiddiqie: PKPU Kewenangan KPU, Pemerintah dan DPR Tak Bisa Intervensi
Hasil rapat konsultasi antara Panitia Kerja Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disikapi dengan mempertahankan Peraturan KPU. Sikap KPU ini bertolak belakang dengan rekomendasi Panja Pilkada. KPU meminta agar dua kelompok dalam partai mengambil jalan damai (islah). Batas waktu yang …
Read More »Khoirunnisa Nur Agustyati: Prasyarat Proporsional Daftar Terbuka Tak Terpenuhi
Sistem pemilu proporsional daftar terbuka sudah diterapkan di tiga pemilu, 2004, 2009, dan 2014. 2004 diterapkan setengah terbuka, 2009 dan 2014 terbuka utuh. Semakin tingginya persentase pemilih dan suara sah menggambarkan semakin baiknya sistem ini dipahami, baik bagi peserta pemilu …
Read More »Fidel Olin: Permendagri 44/2015 Tidak Memenuhi Kebutuhan Pilkada
Peraturan dalam negeri (Permendagri) dibutuhkan pemerintah daerah sebagai petunjuk teknis dasar penganggaran penyelanggaraan pilkada. Wajarnya, peraturan menteri dalam negeri mengikuti UU yang berlaku, sehingga item yang diatur harus didanai dalam UU diatur pendanaannya lebih rinci lewat Permendagri. Untuk penyelenggaraan Pilkada …
Read More »Mustaghfirin: Anggaran Pilkada Belum Ada, Tahapan Sudah Dimulai
Memasuki tahapan seleksi penerimaan panitia penyelengara pilkada, sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota belum ada kejelasan anggaran. Salah satunya KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penyusunan anggaran telah dilakukan satu setengah bulan lalu tetapi belum mendapat kepastian dari pemerintah Kabupaten Pemalang. …
Read More »Veri Junaidi: Pembatasan Keluarga Petahana di Pilkada Tetap Konstitusional
Pembatasan konflik kepentingan dengan petahana dalam UU No.8/2015 digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang membatasi hak keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan walikota dianggap telah melanggar hak perlakuan sama di hadapan hukum dan tidak didiskriminasikan. Oleh …
Read More »Yenny Soetjipto: Fiskal Daerah Terbatas, Pilkada Harus dari APBN
Pembiayaan pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata menuai sejumlah masalah. Berdasarkan studi yang dilakukan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), pembiayaan pilkada bersumber APBD menjadi permasalahan karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Pembiayaan pilkada …
Read More »