Dadang Tri Sasongko: Pemerintah Hasil Pemilu Tersandera Oligarki

9 Desember 2015, hari pemungutan suara Pilkada di 264 daerah (5 daerah ditunda) juga merupakan hari antikorupsi sedunia. Transparency International Indonesia melalui Youth Department menyelenggarakan “Jumat Keramat”, pertunjukan jenakata (standup comedy) memperingati Hari Antikorupsi dan HAM Internasional. Sebuah upaya mengubah pemaknaan horror yang cenderung klenik menjadi pengingatakan pada hari penangkapan/pertanyaan/persidangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap koruptor, pelaku yang sebabkan horror kerugian dan kerusakan negara.

Melalui Jumat Keramat di Hari Antikorupsi Internasional itu, TII coba mengikat lebih luas emosional dan pemahaman masyarakat ke dalam gerakan antikorupsi. Berikut wawancara rumahpemilu.org kepada sekretaris jenderal TII, Dadang Trisasongko seputar antikorupsi, pemerintahan terpilih Pemilu 2014, dan Pilkada 2015 pada “Jumat Keramat”, GOR Bulungan, Jakarta Selatan (11/12).

Ada antusiasme pegiat antikorupsi berpartisipasi di Pilpres 2014. Apakah pemerintahan terpilihnya berdampak positif pada agenda pemberantasan korupsi?

Bisa dibilang, dari 2014-2015 ini merupakan fase kelam gerakan pemberantasan korupsi. Awal 2015, Bambang Widjajanto dikriminalisasi. Lanjut ke Abraham Samad. Lalu Novel Baswedan. Seiring itu KPK semakin dilemahkan.

Bagaimana dengan calon pimpinan KPK penggantinya?

Saya menilai malah pelemahan KPK makin signifikan di masa pimpinan sementara KPK sekarang. Saya tak tahu pastinya, apakah para pimpinan sementara itu ditunjuk oleh orang-orang yang merepresentasikan pemerintahan terpilih pemilu 2014 atau tidak. Yang pasti pimpinan sementara KPK tak sejalan dengan gerakan antikorupsi masyarakat sipil.

Apa yang terjadi? Kenapa?

Saya menduga ini soal korupsi politik. Korupsi politik itu kan bagaimana kewenangan politik diselewengkan, dimainkan untuk kepentingan segelintir orang memperbesar dan memperluas kekuasaaannya. Kewenangan politik tak digunakan untuk lahirkan kebijakan yang berkepentingan kepada rakyat.

Visi misi dan program antikorupsi Jokowi-JK terbilang bagus. Belum terealisasi, ini soal tak kuatnya pemerintah berpihak pada agenda pemberantasan korupsi, atau memang melupakan visi misi program kampanye lalu?

Dalam upaya memperbaiki pemerintahan dan hukum/negara, akan berhadapan dengan pihak yang berkuasa karena layanan pemerintahan dan hukum yang buruk. Mereka akan berupaya menolak perbaikan. Sepertinya mereka kuat sekali di pemerintahan terpilih 2014 ini. Ini yang namanya oligarki. Sepertinya pemerintahan terpilih hasil pemilu tersandera oligarki.

Rakyat sebagai pemilih di Pemilu 2014 dan Pilkada 2015 ini punya peran strategis apa untuk menjaga pemerintahan terpilih bisa bersih korupsi?

Apa pun strateginya gerakan pemberantasan korupsi harus seiring dengan upaya pendidikan politik yang baik. Kita upayakan segala cara membentuk dan membela pemerintah yang kuat memberantas korupsi tapi jangan juga lupa pendidikan politik. Kita jaga ikatannya, salah satunya melalui acara yang langsung bertemu masyarakat seperti ini.