Home Wawancara Farida Wirabangsa: Pemilu Bersih Dimulai dari Laporan Dana Kampanye

Farida Wirabangsa: Pemilu Bersih Dimulai dari Laporan Dana Kampanye

Comments Off on Farida Wirabangsa: Pemilu Bersih Dimulai dari Laporan Dana Kampanye
0
508

Penyelenggaraan Pemilu 2014 yang bebas, jujur, dan adil (free and fair) salah satu penerapannya melalui laporan dana kampanye. Penyelenggara pemilu harus lebih berinisiatif menjamin kampanye transparan dan akuntabel di tengah undang-undang pemilu yang tak memberikan sanksi bagi peserta yang tak memenuhinya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan pendampingan (inisiasi) “Pemilu Bersih” di Klaten. Berikut hasil wawancara jurnalis rumahpemilu.org, Ania Safitri kepada anggota KPU Klaten, Siti Farida melalui telepon (27/11).

KPU Klaten melakukan pendampingan “Pemilu Bersih”, bisa dijelaskan?

Pemilu bersih bagi KPU Klaten harus masuk melalui laporan dana kampanye dari partai. Kita sudah beberapa kali menyampaikan undang-undang yang mengharuskan partai melaporkan dana kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran. Kita menyampaikan sejumlah gagasan,  sesungguhnya pemilu bersih itu bisa diawali dari penyusunan laporan dana kampanye transparan, akuntabel. Ini pun bisa ditunjukkan kepada masyarakat.

Seluruh dokumen laporan dana kampanye akan dipublikasikan dan diumumkan kepada masyarakat. Dari situ kan masyarakat bisa menilai, apakah laporan-laporan yang dibuat partai dan caleg benar-benar sesuai fakta. Ini sebenarnya juga merupakan pengawasan bagi masyarakat juga ke partai untuk mempertanggungjawabkan laporan dana kampanye.

Tak transparannya dana kampanye merupakan hulu korupsi politik. Ketika seorang kandidat membutuhkan banyak biaya politik yang tak dilaporkan, sesungguhnya sudah masuk ke wilayah politik uang.

Bagaimana respon peserta pemilu. Partai dan caleg?

Responnya, rata-rata kesulitan. Partai harus menyampaikan ke caleg. Tapi ada keharusan dari para caleg menyampaikan dana kampanye. Alurnya bisa dari partai ke caleg untuk mengumpulkan. Lalu, KPU Klaten mendatangi partai. KPU Klaten bisa juga diundang partai. KPU tak bisa melayani caleg per caleg. Kami kan komunikasinya dengan partai. Kalau caleg belum jelas, maka yang ditempuh partai adalah mengumpulkan caleg kemudian KPU didatangkan ke partai.

Penagihan laporan disampaikan berkala. Kami sudah menyampaikan surat tertulis tagihan, sudah dua kali. Rencananya akan menulis yang ketiga. Di sini, KPU Klaten menyediakan layanan “help desk”. Ini pelayanan informasi langsung di KPU Klaten kepada partai agar bisa menyampaikan laporan secara akuntabel di tingkat kabupaten Klaten.

Konsultasi untuk partai kalau ada yang belum jelas, atau perlu didiskusikan kita membuka ruang melakukan konsultasi. Jika tak bisa datang langsung, bisa melalui telepon. Selama ini memang banyaknya melalui telepon. Setiap hari kerja kita melayani partai.

Bagaimana jika masih tak melaporkan?

Apabila dari awal partai sudah menggunakan sumber-sumber keuangan yang tak sah untuk pos-pos yang tak sah, ini menjadi hulu korupsi. Karena kemudian ketika calen menjadi wakil rakyat, yang terpikir pengembalian biaya politik.

Pemberantasan korupsi harus dipotong. Nah ini dimulai sejak, tadi itu, sejak proses kandidasi, sebelum bahkan sebelum rekrutmen caleg.  Saya juga menekankan apabila partai dan birokrasi tak bisa diharapkan artinya masyarakat harus masuk. Masyarakat harus terlibat memotong jalur itu caranya dengan pengawasan.

Sebenarnya instrumen pengawasan itu sudah ada dengan laporan dana kampanye. Persoalannya itikad baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. Penyelenggara pemilu, perserta dan pemilih harus sama-sama punya komitmen memotong lingkarang setan korupsi politk.

Itu pendekatan kepada peserta pemilu. Bagaimana pendekatan kepada masyarakat?

KPU Klaten mendampingin, mengkomunikasikan ke masyarakat. Khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat. KPU Klaten pun masuk ke forum-forum diskusi. Kami ke akar rumput massa menyerap aspirasi mereka. Kegelisahan sudah cukup besar.

Kegelisahan tersebut kita komunikasikan kepada partai. Bagaimana menyikapi persoalan ini? Apakah partai diam saja? Atau ini akan menjadi bagian gerakan yang sudah dimulai dari masyarakat?

Di sekitar natal kita akan mempertemukan forum tokoh masyarakat dengan tokoh partai melakukan pengawalan pemilu bersih. Akan ada dokumen yang ditandatangani partai politik, dan dengan pimpinan agama. Ini bukan sekedar dokumen. Ini sebuah kristalisasi dari dialog-dialog sebelumnya.

Termasuk juga bagaimana yang setelah dipilih ada pertanggungjawaban terhadap masyarakat, ketika reses ketika ada laporan tahunan nah ini kita sedang rumuskan. Prinsipnya adalah yang dipilih dengan yang memilih itu jangan sampai say goodbye lah. Mungkin masih kita rumuskan juga dokumen yang tepat. Karena tidak gampang juga menjembatani antara pemilih dengan partai yang jelas-jelas punya kepentingan berbeda. Kita tidak ingin jadi sekedar seremonial. Yang lebih penting semangatnya yang bersih.

Kalau saya secara pribadi dan kelembagaan itu, kan penyelenggara tidak hanya mengurusi teknis pemilu seperti DPT, dan lain-lain, tapi yang substansi bagaimana kita berpikir dengan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang bersih ini.

Sosialisasi KPU Klaten seperti apa?

Bagi saya, pemilu itu esensinya “gawenya rakyat”. Itu yang paling prinsip. Penyelenggara bertanggunjawab secara teknis. Peserta pemilu berkepentingan kontestasi. Tapi sesungguhnya, yang punya gawe itu masyarakat. Pilihannya ada dua, apakah mau terlibat atau tak mau terlibat. Kalau tak terlibat, pemilu kan mau tak mau tetap berjalan. Nah ini yang saya sampaikan ke tokoh agama, masyarakat mau ikut atau tak ikut, pemilu tetap berjalan. Lebih baik, pilihannya ikut.

Nah dari sisi ini kita kembangkan akhirnya, sedikit demi sedikit kita memang harus ikut cawe- cawe (ikut serta). Ada bahasanya Jawa yang bagus itu, nyengkuyung artinya mendukung. Ok lah kita ternyata pemilu itu penting maka harus kita dukung bersama-sama maka ikut dengan sosialisasi, dengan ikut menggunakan hak pilih. Ini dialog yang kami bangun di forum-forum dialog warga.

Sosialisasi kami bermacam-macam. Sarasehan kami selenggarakan di tingkat kabupaten, kemudian ke tingkat kecamatan. Kami pun menyampaikannya lewat pertemuan langsung ke rumah.

Ada juga sosialisasi lewat radio. Kami adakan dialog interaktif. Ratingnya cukup tinggi. Kami mendapat respon dari pendengar cukup bagus.

Website kunjungan KPU Klaten juga cukup tinggi. Di Klaten, situs KPU Klaten jadi situs informasi di Klaten yang paling banyak dicari.

Bagaimana dengan Relawan Demokrasi (Relasi)?

Termasuk juga relawan demokrasi kita benar-benar ajak untuk berpikir bersama. Relasi Klaten itu perwakilan dari masing-masing ormas misalnya dari muhammadiyah, dari NU, dari katolik, dari protestan dan saya selalu mengajak bahwa ini gerakan sosialisasi dan gerakan moral bukan semata-mata kerja administratif tetapi pada gerakan-gerakan sifatnya moral dan sosial. Relasinya baru 15 orang. Tapi saya melihat ini bukan soal jumlah saja. Tetapi juga representasi simpul-simpul masyarakat. []

Load More Related Articles
Load More By Maharddhika
Load More In Wawancara
Comments are closed.

Check Also

MK: Belum Berusia 17 Tahun tetapi Sudah/Pernah Kawin Berhak Memilih dalam Pemilu

Warga negara yang sudah/pernah kawin meskipun berusia di bawah 17 tahun dinilai Mahkamah K…