Tag Archives: keterwakilan perempuan

Komisi Pemilihan Umum dinilai telah mengabaikan suara publik terkait pengaturan pencalonan 30% perempuan DPR/DPRD di setiap daerah pemilihan. Penilaian disampaikan oleh ahli dalam  sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara No. 110-PKE-DKPP/IX/2023. “Bahwa KPU paling tidak telah melanggar …

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki ketentuan afirmasi pencalonan perempuan 30% tapi belum mampu menghasilkan parlemen yang representatif perempuan, termasuk di Kota Bandung. Dari 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung hasil Pemilu 2019, hanya ada …

Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU 10/2023. Ketentuan tentang pembulatan ke bawah dalam pencalonan perempuan DPR dan DPRD Pemilu 2024 ini bertentangan dengan Undang-Undang 7/2017 dan tidak sesuai dengan semangat afirmasi dalam konstitusi. …

Tok! Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Pemerintah, Komisi Pemiihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif yaitu Calon Presiden dan Calon Wakil Prsiden pada 14 Februari 2024. Lembaga-lembaga survei secara rutin menunjukkan hasil surveinya …

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan sudah diatur dengan baik dalam undang-undang. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif, maupun di lembaga penyelenggara pemilu. Namun dalam praktiknya, perempuan terbentur langit-langit …

Keterpilihan perempuan melalui pemilu cenderung bertambah. Dari capaiannya, jumlah perempuan masih jauh dari setara dan belum banyak berkesempatan menjabat posisi strategis dalam berkebijakan. Afirmasi perempuan melalui ketentuan dalam undang-undang pemilu perlu ditambah tapi punya tantangan pembuktian membaiknya pemerintahan serta menjelaskan …

Demokratisasi membutuhkan sistem pemilihan umum yang mampu mengakomodasi perwakilan kelompok, termasuk kelompok perempuan. Bersama kuota gender, zipper system hadir sebagai mekanisme penambahan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Saat UU 12/2003 sebatas mengatur soal kuota gender, zipper system diupayakan dalam UU …

Bayang-bayang sosok biasa hadir membandingkan, yang sebelum dengan yang selanjutnya. Ini pun terjadi bagi aktivis pemilu, Khoirunnisa Nur Agustyati. Menjadi ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk kepengurusan 2020 ke depan, perempuan kelahiran Palembang 24 Agustus 1987 ini cenderung …

Ketentuan afirmasi perempuan dalam undang-undang pemilu penting ditambah. Capaian persentase perempuan di DPR hasil Pemilu 2019 memang tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia tapi masih belum mencapai persentase minimal 30%. Afirmasi perempuan pun jangan melupakan keterwakilan perempuan di DPRD provinsi dan …