Dalam rangka gerakan Ayo Pilih yang Jujur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan secara resmi nama-nama anggota legislatif (aleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tepat waktu, terlambat, dan belum menyerahkan. Publikasi diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemilih untuk …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya mulai masuk menyelidiki aliran uang di dalam pelaporan dana kampanye. Korupsi politik terjadi karena ketiadaan pengawasan dana kampanye dan dana politik. Pengawasan dana kampanye mestinya tak hanya dilakukan terhadap rekening khusus dana kampanye. “Jangan hanya rekening khusus dana kampanye yang diawasi. Makanya baik …

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar pemilih memilih calon anggota legislatif (caleg) yang jujur. KPU telah mempublikasi 81 nama caleg mantan koruptor, dan pada awal April 2019, KPK akan mepublikasi nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 yang mempublikasi Laporan Harta Kekayan Pejabat Negara (LHKPN). Pemilih diharapkan tak memilih …

Apa sebab pemilu belum menarik banyak publik? Banyak dari kita menjawab: dewan dan pemerintahan berjalan tak baik. Partisipasi pemilu tak linear dengan kualitas pemerintahan terpilih. Tapi jika kita melepaskan variabel peserta pemilu dan hasil pemilihan, pada dasarnya pemilu memang belum membudaya dalam demokratisasi. Perbincangan soal sistem, manajerial penyelenggara, hukum, beserta sejumlah isu khusus pemilu masih jauh dari masyarakat. Bahkan, bahasan …