Tag Archives: partai politik

Hasil audit kantor akuntan publik (KAP) terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) menunjukkan adanya empat partai politik peserta Pemilu 2024 yang tak mematuhi aspek material pelaporan. Empat partai tersebut yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, Partai Garda …

12 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 tak melaporkan biaya kampanye yang dikeluarkan untuk kampanye rapat umum. 12 partai tersebut yaitu, PKB, PDIP, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Garuda, PAN, PBB, Perindo, dan Partai Ummat. …

Berdasarkan pencermatan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tak ada satu pun partai politik peserta Pemilu 2024 yang melaporkan pengeluaran dana untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK). …

Data prediksi yang dirilis oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait keterpilihan perempuan dari hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa 22,06 persen atau 128 perempuan akan duduk di parlemen nasional. Angka ini bertambah dari hasil Pemilu 2019 dengan keterwakilan perempuan …

Kamis (7/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempublikasi rilis Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2024. Melalui laporan ini, publik dapat melihat total penerimaan dan pengeluaran yang digunakan oleh para kandidat untuk berkampanye. Pada kontestasi Pemilu …

Research Centre for Politics and Government (Pol-Gov) Universitas Gajah Mada menemukan bahwa mahasiswa punya tingkat kedekatan dengan partai politik yang relatif tinggi. Berdasarkan hasil survei lembaga riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, …

Sebagai ciri-ciri negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa penyelengggaran pemilu di Indonesia berlangsung secara periodik dengan jabatan yang bersifat tetap. Merujuk pada pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui bahwa Pemilu …

Kasus pembunuhan Munir Said Thalib sudah 17 tahun tanpa capaian keadilan berarti. Angka ini dalam undang-undang pemilu, sama dengan usia warga negara pertama kali mendapat hak pilih. Demokrasi yang bermakna pemerintahan rakyat berdaulat menjadi paradoks dalam angka 17 tahun bagi …

Dari fase MDGs (Millennium Development Goals) hingga SDGs (Sustainable Development Goals), pembangunan di Indonesia cukup paradoks. Penyelenggara negara berupaya membangun dengan gelontoran uangnya menyertakan dukungan pihak internasional, terus dan berkelanjutan. Tapi dari semua ini, apa yang didapat warga dengan hak-haknya …

Setiap kali akhir masa jabatan dari kepala daerah atau pun presiden, acap disebut suksesi serta suksesor. Banyak kepala daerah digantikan oleh anaknya. Ada bupati digantikan oleh istri pertama. Ada juga pilkada yang pesertanya adalah para istri petahana. Bahkan ada satu …