Sebagai ciri-ciri negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa penyelengggaran pemilu di Indonesia berlangsung secara periodik dengan jabatan yang bersifat tetap. Merujuk pada pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui bahwa Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia meliputi Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan …

Kasus pembunuhan Munir Said Thalib sudah 17 tahun tanpa capaian keadilan berarti. Angka ini dalam undang-undang pemilu, sama dengan usia warga negara pertama kali mendapat hak pilih. Demokrasi yang bermakna pemerintahan rakyat berdaulat menjadi paradoks dalam angka 17 tahun bagi Indonesia. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui kedaulatan hak hidup warga tapi penyelenggara negaranya tidak cukup melindungi bahkan …

Dari fase MDGs (Millennium Development Goals) hingga SDGs (Sustainable Development Goals), pembangunan di Indonesia cukup paradoks. Penyelenggara negara berupaya membangun dengan gelontoran uangnya menyertakan dukungan pihak internasional, terus dan berkelanjutan. Tapi dari semua ini, apa yang didapat warga dengan hak-haknya belum cukup memberdayakan secara politik. Bisa kita jelaskan dari laporan The International Foundation for Electoral Systems (IFES) tentang capain SDGs …

Setiap kali akhir masa jabatan dari kepala daerah atau pun presiden, acap disebut suksesi serta suksesor. Banyak kepala daerah digantikan oleh anaknya. Ada bupati digantikan oleh istri pertama. Ada juga pilkada yang pesertanya adalah para istri petahana. Bahkan ada satu provinsi di mana gubernur, bupati, dan walikota berasal dari satu keluarga. Politik dinasti menimbulkan resistensi di beberapa daerah. Sebagian rakyat …

Menjelang pelaksanaan tahapan pencalonan dari partai politik dan/atau gabungan partai politik pada Pilkada Serentak 2020, isu politik dinasti mulai mencuat ke permukaan publik. Salah satunya adalah dengan muncul majunya anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dalam bursa pencalonan Walikota Solo. Selain Gibran, ada juga menantu Jokowi yakni Bobby Nasution yang kabarnya akan mencalonkan diri di pemilihan Walikota Medan. …

Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan partisipasi pemilu tidak inklusif. Jika sejumlah ketentuan ini tak diubah, pemilu akan terus menghasilkan pemerintahan oligarkis menyerta kebijakannya yang merusak fungsi negara. “Presiden Indonesia berwenang dalam proses pembuatan undang-undang sejak dari awal. Proses ini lebih memungkinkan kesepakatan melalui lobi tertutup …

JAKARTA, KOMPAS – Pemilu 2019 yang digelar serentak antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden berpotensi menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Selain naiknya ambang batas parlemen, penyederhanaan itu juga bisa disebabkan oleh adanya efek ekor jas yang hanya dirasakan sebagian partai politik. Pada Pemilu 2014, ada 10 partai politik (parpol) yang lolos ambang batas parlemen atau untuk dapat kursi di DPR, …

Meski rezim Soeharto sudah tumbang, kekuasaan oligarki yang berwatak predatoris (predatory oligarchy) tetap bercokol. Oligarki—segelintir lapisan super kaya yang berkuasa—menemukan jalan untuk kembali dalam situasi politik yang berubah, yaitu mengisi perubahan institusi politik melalui partai politik, parlemen, dan desentralisasi. Itu sebabnya mengapa partai-partai politik pasca-Soeharto berada dalam jangkauan faksi-faksi oligarki yang telah melakukan reorganisasi. Kini, tambahan partai baru peserta Pemilu …

JAKARTA, KOMPAS — Penelitian administrasi berkas partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 akan memasuki tahap akhir seiring dengan berakhirnya tenggat perbaikan dokumen, Jumat (1/12) pukul 24.00. Komisi Pemilihan Umum yang akan meneliti kembali berkas perbaikan diingatkan untuk mengutamakan berkas fisik ketimbang data dalam Sistem Informasi Partai Politik. Pada Jumat, KPU memiliki dua “hajatan” berbeda dalam satu rangkaian tahapan …

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu atau RUU Pemilu memunculkan beberapa isu kontroversial. Salah satu wacana yang muncul adalah pembiayaan saksi partai di tempat pemungutan suara (TPS) oleh negara. Alasannya, demi keterwakilan partai di TPS. Dengan adanya saksi semua partai di TPS, pemilu memenuhi asas keadilan bagi peserta pemilu. Selain itu, saksi partai juga akan menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara …