Tag Archives: partai politik

Menjelang pelaksanaan tahapan pencalonan dari partai politik dan/atau gabungan partai politik pada Pilkada Serentak 2020, isu politik dinasti mulai mencuat ke permukaan publik. Salah satunya adalah dengan muncul majunya anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dalam bursa pencalonan …

Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan partisipasi pemilu tidak inklusif. Jika sejumlah ketentuan ini tak diubah, pemilu akan terus menghasilkan pemerintahan oligarkis menyerta kebijakannya yang merusak …

JAKARTA, KOMPAS – Pemilu 2019 yang digelar serentak antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden berpotensi menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Selain naiknya ambang batas parlemen, penyederhanaan itu juga bisa disebabkan oleh adanya efek ekor jas yang hanya dirasakan sebagian partai …

Meski rezim Soeharto sudah tumbang, kekuasaan oligarki yang berwatak predatoris (predatory oligarchy) tetap bercokol. Oligarki—segelintir lapisan super kaya yang berkuasa—menemukan jalan untuk kembali dalam situasi politik yang berubah, yaitu mengisi perubahan institusi politik melalui partai politik, parlemen, dan desentralisasi. Itu …

JAKARTA, KOMPAS — Penelitian administrasi berkas partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 akan memasuki tahap akhir seiring dengan berakhirnya tenggat perbaikan dokumen, Jumat (1/12) pukul 24.00. Komisi Pemilihan Umum yang akan meneliti kembali berkas perbaikan diingatkan untuk mengutamakan …

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu atau RUU Pemilu memunculkan beberapa isu kontroversial. Salah satu wacana yang muncul adalah pembiayaan saksi partai di tempat pemungutan suara (TPS) oleh negara. Alasannya, demi keterwakilan partai di TPS. Dengan adanya saksi semua partai di …

Pemilu sebagai syarat pemerintahan demokrasi harus disertakan kata “demokratis” untuk memang menjamin “dari, oleh, dan untuk rakyat”. (Rancangan) undang-undang pemilu bukan saja dimulai dengan merumuskan tapi juga mengkonsolidasikan para pihak yang mewakili masyarakat sipil: rakyat, pemilik kedaulatan. Menentukan wakil-wakil rakyat …

Saat ini, menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, parpol-parpol sedang menjajaki, mencari, merekrut, menjaring tokoh-tokoh politik yang pantas diusung untuk dijadikan calon gubernur maupun wakil gubernur DKI Jakarta untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta …

Fenomena berbondong-bondongnya partai politik yang merapat pada koalisi pemerintah wajib kita waspadai, kewaspadaan kita bukan hanya karena kabinet kerja yang semakin tambun dan sarat akan politik transaksional, namun lebih daripada itu yakni melemahnya partai Oposisi di parlemen. Mungkin selama ini …

Besaran Rp. 108 per suara dari negara terhadap partai politik dinyatakan tidak lagi relevan di tengah tingginya belanja kebutuhan partai. Belanja partai sendiri terbagai kedalam dua kategori yakni belanja pengorganisasian seperti biaya kesektariatan, rapat rutin partai, kaderisasi, dan gaji pegawai. …