Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pilkada serentak yang awalnya direncanakan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Hal ini memunculkan pertanyaan, tepat kah menunda pilkada di masa pandemik Covid-19 ke Desember 2020 yang …
Read More »Tag Archives: pemilu serentak
Pilkada Ditunda, Aktivitas Teknis Tahapan Mesti Diulang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menunda Pilkada 2020. Dari tiga skenario pengunduran hari pemungutan suara yang disusun KPU, pengunduran ke …
Read More »Demokrasi Elektoral, Virus Korona, dan Kemanusiaan
DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sudah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akibat Covid-19. Indonesia menjadi negara ke-37 yang menunda pemilu akibat pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 yang menyebar cepat telah membuat agenda pemilihan di banyak negara ditunda. …
Read More »KPU Harus Memastikan Materi-materi Penting Masuk dalam Perpu
Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Sejumlah lembaga advokasi pemilu menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan materi-materi penting masuk dalam Perpu. Kesepakatan …
Read More »APBN dalam Perpu untuk Menjamin Penundaan dan Keberlanjutan Pilkada
Pembiayaan pilkada merupakan salah satu hal yang mesti dipastikan ada dalam rumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) penundaan pilkada. Pembiayaan pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini penting diubah menjadi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara …
Read More »“Omnibus Law” Pemilu
Artikel ini bukan latah ikut meramaikan seruan “omnibus law” Presiden Jokowi. Sebab, gagasan menyatukan undang-undang pemilu sudah lama jadi bahasan di kalangan pegiat pemilu. Meski UU No 7/2017 telah menyatukan tiga undang-undang pemilu, namun masih ada undang-undang pilkada dan undang-undang …
Read More »Zona Nyaman Partai Politik OLEH DIDIK SUPRIYANTO
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perludem untuk mengonstitusional- kan format pemilu nasional dan pemilu daerah. Namun, dalam putusannya, MK menegaskan, demi menguatkan sistem presidensial, penyerentakan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD tak bisa diutak-atik lagi. Boleh disertai pemilu DPRD …
Read More »Pemilu Serentak Daerah Perlu Penataan Jadwal dan Simulasi Jabatan Kepala Daerah dan DPRD
Deputi Perludem: Khoirunnisa Agustyati. “Pemilu Serentak Daerah Perlu Penataan Jadwal dan Simulasi Jabatan Kepala Daerah dan DPRD”.
Read More »Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional
Program Manager Perludem: Fadli Ramadhanil “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional”
Read More »Pemilu Serempak Indonesia dan Pemilu Borongan Filipina
Indonesia pada 2019 menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang menyelenggarakan “pemilu serentak” setelah Filipina pada 2018. Ternyata, desain pemilu serentak (concurrent election) oleh kedua negara ini tak diterapkan secara sesuai. Meminjam istilah dari guru besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, …
Read More »