Tag Archives: penegakan hukum pemilu

Ketika Komisi Pemilihan Umum menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu, kalangan masyarakat umum menilai legitimasi suatu proses penyelenggaraan pemilu dari dua segi. Pertama, apakah hasil pemilu bebas dari manipulasi. Kedua, apakah pelanggaran hukum pemilu ditegakkan secara adil. Karena itu, efektivitas penegakan …

Dalam Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah, ada calon yang di tengah tahapan panjang pilkada berstatus hukum Tersangka. Keadaan ini berbeda dengan status Tersangka seseorang sebelum ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tuntutan etiket politik mengundurkan diri dari …

Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menentukan pengajuan sengketa hasil pemilu dilakukan pada waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkannya hasil pemilihan legislatif (pileg). Waktu tersebut dinilai terlalu singkat dan menyulitkan peserta pemilu dalam mengajukan sengketa. Di dalam RUU, ketentuan waktu …

Ada empat persoalan dalam pengaturan sengketa non hasil pemilu di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, terminologi laporan dengan sengketa campur aduk. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 444 ayat (1). Terminologi laporan dalam UU kepemiluan bukan dimaksudkan untuk …

Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu Pasal 442 ayat (1) mengadopsi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 mengenai sanksi administrasi bagi pelaku politik uang. Akan tetapi, ketentuan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pasal tersebut tidak diberikan penjelasan yang jelas, sama …

Pasal 433 ayat (3) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu mesti dilakukan secara tertulis. Hal ini merupakan kemunduran dari pengaturan sebelumnya, yakni UU No. 8/2012, yang memperbolehkan masyarakat dan pemantau pemilu melaporkan secara lisan. …

Menjelaskan kampanye SARA di pilkada perlu mengurai pengertian “kampanye” dan “SARA”. Ada tak kesesuaian antara harapan tinggi masyarakat dengan teks regulasi yang sempit. Perlu kesepahaman antarpihak agar pilkada tak dinilai tumpul penegakan hukum dan terjadi konflik fisik massa berdasar SARA. …

Pasca lahirnya Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kini, memang sudah seharusnya dipikirkan untuk mempercepat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, agar persoalan hukum yang terjadi dalam setiap …

Setelah pilkada 9 desember 2015  selesai beberapa daerah sudah mengumumkan pemenang dan beberapa daerah lainnya memilih memperkarakan hasilnya kepada MK sebagai bentuk  ketidakpuasan calon terhadap hasil pilkada. Dari 269 daerah yang ikut pilkada seperti yang dilansir Mahkamah Konstitusi 147 pemohan …