November 15, 2024

Tag Archives: penyelenggara pemilu

Kekerasan Seksual oleh Penyelenggara Pemilu Meningkat

Data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak 2017. Selama lima tahun, yakni 2017-2022, terdapat 25 kasus kekerasan seksual. 21 kasus dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, sementara 4 …

Read More »

Permasalahan Pemilihan Anggota KPU Bawaslu Tanpa Voting

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memilih anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 17 Februari 2022 dini hari. DPR tidak menggunakan mekanisme pemilihan berdasarkan suara terbanyak (voting). Pilihan mekanisme ini punya permasalahan yang menggambarkan integritas dan …

Read More »

Memperhatikan Keterwakilan Perempuan 30% di KPU dan Bawaslu

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan sudah diatur dengan baik dalam undang-undang. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif, maupun di lembaga penyelenggara pemilu. Namun dalam praktiknya, perempuan terbentur langit-langit …

Read More »

Mencari Anggota KPU dan Bawaslu yang Berintegritas

Rumahpemilu.org menginfokan pada Rabu, 17 November 2021, Tim Seleksi Calon KPU dan Bawaslu RI sesuai surat no. 139/TIMSEL/XI/2021 telah mengumumkan calon yang lolos administrasi. Calon KPU RI yang lolos administrasi sebanyak 352 orang. Sedangkan, calon Bawaslu RI yang lolos administrasi …

Read More »

Mengevaluasi Kuasi Peradilan Bawaslu

Sebagai lembaga negara pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan melekat dalam hal pengawasan seluruh tahapan pemilu. Fakta di lapangan, kewenangan pengawasan belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Seiring catatan kewenangan tersebut, Bawaslu juga memiliki kewenangan sebagai kuasi peradilan. …

Read More »

Quo Vadis Bawaslu

Transformasi yang paling krusial yang dilakukan pembentuk undangundang terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah penambahan fungsi adjudikasi. Penambahan kewenangan ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar lembaga pemberi rekomendasi, melainkan pula sebagai pemutus perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang …

Read More »

DKPP dan Ancaman Resesi Pengadilan Etik?

Pada pertengahan Maret 2020, publik heboh mengetahui Evi Novida Ginting  dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi dipecat lantaran dinilai melanggar kode etik. Namun, pada Senin (24/8/2020) kemarin, Evi ditetapkan …

Read More »

DKPP Ingatkan KPU Lebih Utamakan Integritas Dibanding Jabatan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan rilis menanggapi kembali bekerjanya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. DKPP menyampaikan beberapa pernyataan, salah satunya mengingatkan kepada KPU untuk mengutamakan integritas dibanding mempertahankan jabatan. “…mengawal integritas penyelenggaraan pilkada harus diutamakan daripada …

Read More »

Sewindu Ide Besar DKPP

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut …

Read More »

Kado Bawaslu untuk Perpu

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim . Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 …

Read More »